Advertisement
Belum Cairkan Klaim Jiwasraya, Ini Kendala yang Dialami Erick Thohir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Penyusunan rencana penyelesaian kasus PT Jiwasraya (Persero) ditargetkan dapat rampung pada bulan depan.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa penyusunan langkah-langkah penyelesaian Jiwasraya akan selesai pada Maret. Pihaknya masih menunggu regulasi dari Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Advertisement
“Bagaimana supaya penyelesaian masalah nasabah Jiwasraya ini bisa selesai pada Maret, tinggal tiga regulasi yang perlu dukungan yang perlu ditandatangani supaya kita bisa bergerak pada Maret itu,” katanya di Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dia mengatakan dari tiga regulasi yang dibutuhkan, dua regulasi akan dikeluarkan Kementerian Keuangan dan satu oleh OJK. Meski begitu, Erick enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaik detail regulasi tersebut.
Erick juga mengatakan investor strategis yang akan menjadi mitra penyelamatan Jiwasraya telah mengajukan minat. Terdapat 4 investor yang ikut serta. Meski begitu Erick menyebutkan juga terdapat opsi optimalisasi BUMN. Pasalnya dalam langkah restrukturisasi permodalan Jiwasraya, masih banyak BUMN lain dengan kondisi keuangan sehat yang dapat dimaksimalkan.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pembentukan holding asuransi BUMN akan selesai pada bulan ini. Pemerintah masih menunggu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk merealisasikan rencana itu.
“Jamkrindo sudah jadi PT, Kami masih menunggu RPP untuk holding dan RPP untuk fungsi Bahana sebagai [induk] holding asuransi. Segera [selesai], seminggu dua minggu ini,” ujarnya, Kamis (20/2/2020).
Dia juga mengatakan pembayaran klaim nasabah Jiwasraya akan dilakukan pada Maret. Langkah yang akan dilakukan oleh kementerian adalah dengan penjualan anak usaha asuransi dan optimalisasi aset tetap yang dimilki oleh perusahaan tersebut.
“Jadi ada dua, Jiwasraya kan masih punya aset tetap, tergantung sebulan ini seperti apa, tapi kita sudah ada program untuk keduanya, baik untuk aset tetap maupun untuk [Jiwasraya] Putra. Jadi, kita lihat dulu yang selesai duluan yang mana,” katanya.
Da juga mengatakan bahwa Kementerian BUMN akan berkooridnasi dengan Komisi VI DPR RI, Komisi XI DPR RI, OJK, dan Kementerian Keuangan terkait nasabah yang akan mendapatkan pembayaran klaim lebih dulu.
“Kalau Maret ini kami lagi lihat, kami lagi kordinasi terakhir dengan Komisi VI, Komisi XI, OJK, dan Kemenkeu tentang kriteria yang akan kita bayar, apakah yang tradisional, sampai dengan ukuran berapa, [bersamaan dengan] Saving Plan belum tahu,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Sekjen Gerindra Sebut Gelora Tak Menolak PKS Masuk Pemerintahan Prabowo
- Persatuan Penyiaran Eropa Larang Simbol Palestina di Ajang Eurovision Song Contest Swedia
- Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Dipercepat
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis: Polisi Periksa Kejiwaan Pelaku
- Mengenal Tradisi Seba di Kalangan Masyarakat Suku Badui
- Keamanan Wilayah di Jateng Dinilai Kondusif, Investor Terus Berdatangan
- Korban Tewas Akibat Baniir dan Longsor di Kabupaten Luwu Jadi 14 Orang
Advertisement
Advertisement