Advertisement
Isu Reshuffle, Sejumlah Menteri Ini Disebut Mesti Was-was Didepak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Belum setahun Kabinet Indonesia Maju bekerja, isu reshuffle sudah mulai berhebus ke publik. Meski kabar ini belum terkonfirmasi, tapi beberapa kementerian patut was-was.
Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan bahwa pergantian kabinet tersebut dapat dilakukan kapan pun sesuai keinginan Presiden.
Advertisement
Menurutnya, beberapa kementerian patut was-was setelah melihat hasil kerja selama 100 hari pertama pemerintahan Joko Widodo - Ma`ruf Amin.
“Beberapa kementerian yang perlu was-was seperti di bidang pariwisata, kesehatan, agama, PMK, pendidikan, keuangan, tenaga kerja, dan UMKM, perlu ditingkatkan kinerjanya,” katanya di Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Hendri menuturkan, kocok ulang kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Hal ini juga terlibat di masa kepemimpinan Jokowi - Jusuf Kalla. Presiden dapat mengganti pejabat manapun yang tak sesuai dengan harapannya.
“Ya kalau Presiden merasa nggak nyaman pasti akan dirombak. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Justru di awal-awal kalau mau rombak ya rombak,” ujarnya.
Jika memang reshuffle ini benar, maka diperkirakan Jokowi akan mengganti sosok yang dinilai membuat gaduh. Pada periode awal, menteri-menteri kontroversial acap diganti oleh mantan Gubernur DKI itu.
“Di kabinet kerja [Kabinet Indonesia Maju] yang sekarag ini, banyak yang seperti itu [bikin gaduh] modelnya,” imbuh Hendri.
Sementara itu, dalam survei tersebut Indo Barometer merilis 10 menteri dengan kinerja bagus versi survei. Angka kepuasan tertinggi diraih oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yakni 26,8 persen. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berada di posisi buncit, dengan perolehan 0,9 persen.
Kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo, seiring dengan tingkat popularitas calon presiden 2019 tersebut. Dia juga berada di posisi tertinggi dalam survei 10 menteri paling dikenal publik, atau meraih 18,4 persen.
Adapun survei nasional ini dilakukan selama 9-15 Januari 2020 dengan total 1.200 responden yang dipilih secara multistage random sampling. Responden terdiri dari warga negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih, yaitu minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah saat survei dilakukan.
Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei tersebut sebesar kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
- Pengusaha Muda Delanggu bakal Ramaikan Bursa Cawabup Klaten 2024, Ini Sosoknya
- Jadi Terpidana Kasus Korupsi, Pejabat Diskominfo Gunungkidul Dipecat
- Basarnas Evakuasi 109 Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang di Sitaro Sulut
- 17 Pembangunan Solo dan Melesetnya PAD Jadi Catatan DPRD di LKPj Wali Kota 2023
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Sleman Siapkan Kalender Event untuk Dongkrak Kunjungan Wisatawan, Ini Jadwal Bulan Mei 2024
Advertisement
Ada Gunung Menyerupai Piramida di China Bikin Heboh Warganet, Begini Penjelasan Ahli
Advertisement
Berita Populer
- Daftar Terbaru 17 Bandara Internasional di Indonesia
- Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di Taspen Capai Rp1 Triliun, KPK Mencekal Sejumlah Pejabat
- Larang Umrah Backpacker, Menteri Haji Saudi Tegaskan Penggunaan Visa Resmi
- Peringatan May Day, Ini Kata-kata Ucapan Hari Buruh 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Gim Free Fire Ada Unsur Kekerasan, Kominfo Minta Pertimbangan KPAI Terkait Wacana Pemblokiran
- Jokowi Sebut Mafia Tanah Sudah Berkurang, Ini Alasannya
Advertisement
Advertisement