Advertisement
Mendagri Tito Karnavian Minta ASN Hilangkan Budaya Amplop
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Badan Penembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri mengubah stigma negatif terhadap pelayan publik pemerintah. Pejabat pemerintah sering dinilai lamban, tidak disiplin, dan cenderung mempersulit. Selain itu, budaya amplop juga diharapkan hilang dalam setiap proses perizinan.
"Saya ingin BPSDM terlibat aktif menyelenggarakan diklat yang juga dapat merubah mental ASN agar persepsi negatif masyarakat bisa berkurang. Saya ingin diklat juga difokuskan ke peningkatan integritas mental ASN. Sehingga, misalnya, budaya amplop yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis, khususnya di sektor pelayanan publik dan urusan perizinan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (24/2/2020).
Advertisement
Tito menegaskan hal itu ketika membuka resmi Rakornas BPDSM Kemendagri, di kantor BPSDM Kalibata, Jakarta Selatan. Rakornas tersebut dihadiri sekitar 500 dari Kepala BPSDM seluruh provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Dia menuturkan, BPSDM memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. Sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, BPSDM menjadi salah satu tulang punggung penting penyelenggara diklat teknis dan kompetensi baik untuk di tingkat pimpinan, administrator dan pejabat struktural pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Tito meminta BPSDM untuk terus memutakhirkan kurikulumnya yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pasalnya, zaman telah berubah dan diklat-diklat teknis yang “out-of-date” baiknya digantikan dengan jenis diklat kompetensi yang lebih menjawab tuntutan perkembangan masyarakat.
“Dan yang sangat penting juga, diklat jangan hanya terfokus pada kompetensi teknis. Namun juga mengembangkan aspek integritas aparatur pemerintahan," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Catat! Ini Nama-nama Anggota DPRD Sleman Periode 2024-2029 Per Dapil
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- MUI Desak Mahkamah Pidana Internasional Tak Ragu Tangkap Benyamin Netanyahu
- Kepada Presiden Terpilih Prabowo, Luhut Berpesan Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
- Arab Saudi Tangkap Warganya yang Bicarakan Perang Hamas-Israel di Media Sosial
- Heboh Efek Samping AstraZeneca Sebabkan TTS, Begini Respon Menteri Kesehatan
- Pemerintah Buka Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi
- Pilpres 2024 Usai, Anis Ajak Masyarakat Aceh Lanjutkan Perjuangan Perubahan
- Balas Serangan KKB Papua, Brimob dan Kopassus Diterjunkan
Advertisement
Advertisement