Advertisement
Masyarakat Harus Jadi Garda Terdepan Hadapi Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Corona penyebab Covid-19 yang semakin meluas, Pemerintah pusat dan daerah kini memakai cara Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sayangnya langkah PSBB belum tentu bisa berhasil tanpa keterlibatan masyarakat yang harus sadar mempunyai posisi sebagai garda terdepan.
Advertisement
Oleh sebab itu menurut Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Husein Habsyi mengatakan strategi dari pemerintah belum tentu optimal jika tidak melakukan perbaikan pola komunikasi kepada masyarakat. Terlihat dari tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini masih sangat rendah.
“Saat ini kita [masyarakat] masih tidak tahu status awal. Apakah PDP, lalu meninggal apakah karena Covid-19. Jadi dimana kewaspadaan yang harus dilakukan. Maka harus identifikasi rapid test ini untuk kepentingan percepatan penanganan mata rantai Covid-19,” ungkap Husein dalam konferensi pers virtual melalui Zoom, beberapa waktu lalu.
Dia menyatakan, IAKMI pun menyarankan agar pemerintah seharusnya memprioritaskan rapid tes untuk masyarakat yang pasti melakukan kontak dengan pasien positif. Tanpa adanya pelacakan rekam jejak pasien, penanganan melalui rapid test bisa tak efektif.
“Maka itu konsep PSBB ini harus diperkuat dengan unsur komunitas yang membantu dan mendeteksi kasus, kemudian mengurangi stigma diskriminasi karena ini bisa membantu menenangkan lingkungan,” tutur Husein.
Seperti yang dinyatakan Husein, stigma negatif dalam masyarakat memang masih menjadi penghambat upaya pemutusan mata rantai ini. Di dalam masyarakat masih terjadi penolakan terhadap pasien atau anggota keluarga positif Covid-19. Bahkan, beberapa kasus penolakan pemakaman bagi pasien meninggal Covid-19 juga masih terjadi.
Peneliti Universitas Gadjah Mada dalam Tim Kaji Cepat Studi Sosial Covid-19, Esti Anantasari saat ini penanganan Covid-19 sudah sulit mencari rantai virus dan memutuskan virus. Sebaliknya, cara tercepat adalah dengan memperkuat komunitas masyarakat, dan hal itu hanya bisa terwujud tanpa adalah saling curiga dan diskriminasi dalam masyarakat.
“Maka perubahan komunikasi, berupa transparansi rekam jejak pasien penting tanpa membuka identitas pasien. Pembukaan identitas itu pula yang berpotensi membentuk stigma,” tuturnya.
Wakil Sekjen Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Dicky Pelupessy menambahkan, komunitas masyarakat tidak hanya bagi golongan masyarakat urban. Sebaliknya, upaya komunikasi antisipasi Covid-19 ke masyarakat rural dan masyarakat adat perlu segera dilakukan. Hal ini mengingat pada masa Lebaran mendatang, ada potensi masyarakat tetap nekat melakukan mudik.
“Hal-hal seperti ini harus menjadi bagian edukasi publik. Pemerintah harus mendiskusikan dan menerjemahkan langkah mereka kepada kelompok adat dan masyarakat rentan,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement