Advertisement
Jadi Kontroversi, Ada yang Usulkan Puasa Ramadan Ditunda karena Corona
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dunia sedang menghadapi pandemi corona Covid-19. Banyak kegiatan dibatalkan atau ditunda, baik itu di bidang ekonomi, sosial-budaya, termasuk olahraga. Banyak negara juga telah membatasi pergerakan luar ruangan atau aktivitas sosial warganya karena penyebaran Covid-19 yang masih terus meluas.
Salah satu yang terkini, bahkan puasa Ramadan yang segera menjelang pun ada yang mengusulkan untuk ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya, atas dasar kekhawatiran kian meluasnya penyebaran corona. Pendapat atau seruan itu tepatnya muncul dari salah seorang politisi Aljazair bernama Noureddine Boukrouh.
Advertisement
Sebagaimana dikutip dari pemberitaan di laman MiddleEastMonitor, Rabu (15/4/2020), Boukrouh pada intinya mengimbau agar ibadah puasa Ramadan tahun ini ditangguhkan dulu. Pertimbangannya menurutnya adalah karena "(puasa) memiliki risiko kesehatan dan dapat berkontribusi pada meluasnya coronavirus".
Noureddine Boukrouh sendiri menyampaikan pendapat sekaligus imbauannya agar puasa ditunda itu lewat sebuah artikel berjudul "Coronavirus dan Peradaban" yang diunggahnya di laman media sosial Facebook.
"Umat Muslim harus (memilih) menunda berpuasa, karena tubuh yang lapar bisa meningkatkan kerentanannya (terinfeksi) dan dapat memicu penyebaran Covid-19, atau (mereka) memilih untuk tetap berpuasa dengan risiko penyebaran lebih luas virus tersebut," tulis mantan pimpinan Partai Pembaruan Aljazair itu.
Untuk diketahui, Aljazair adalah salah satu negara di kawasan Afrika Utara yang antara lain berbatasan dengan Maroko, Tunisia, juga Libya. Berpenduduk sekitar 43 juta jiwa, sebanyak 99 persen warganya adalah umat Islam.
Kontan, pandangan sekaligus seruan Boukrouh itu memancing kontroversi sekaligus reaksi keras, terutama di media sosial, hingga membuat heboh negerinya. Sebagian berpendapat bahwa imbauan Noureddine Boukrouh itu bisa memicu munculnya yurisprudensi dalam penanganan krisis (corona) saat ini. Sementara, banyak pihak lain mengecamnya karena dinilai mengintervensi urusan "murni soal religius di mana hanya ahli agama dan medis yang bisa memastikannya".
Sejauh ini, sebagaimana catatan MiddleEastMonitor, belum ada komentar dari Kementerian Urusan Agama maupun dari lembaga keagamaan lainnya di Aljazair terkait imbauan yang membuat heboh tersebut. Noureddine Boukrouh sendiri menyatakan bahwa dia menulis artikel itu setelah sebuah diskusi di Masjid Al-Azhar terkait hal ini pada 7 April lalu.
Pada pekan lalu, juga disampaikan antara lain melalui Facebook, Al-Azhar International Centre for Electronic Fatwa menyatakan bahwa "seorang Muslim tidak boleh membatalkan puasa Ramadan kecuali dokter memutuskan dan membuktikan secara ilmiah bahwa puasa itu membuatnya rentan terhadap infeksi dan kematian akibat coronavirus; sebuah fakta yang belum terbukti secara ilmiah hingga saat ini".
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Tekan Polusi Udara, Sejumlah Kendaraan Jadi Sasaran Uji Emisi
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement