Advertisement
Baru Sekarang Pemerintah Putuskan Larangan Mudik, Begini Penjelasan Luhut
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat telah melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada sejumlah kepala daerah, sebelum Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan mudik bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menyebutkan, kepala daerah yang telah dihubungi olehnya terkait pelarangan mudik ialah para gubernur di Pulau Jawa hingga Pulau Sumatra.
Advertisement
"Pelarangan mudik juga sudah dari awal desainnya sudah ke arah situ, tapi kalau terus diumumkan tiba-tiba tapi kita belum siap untuk apa? Misalnya tadi sosialisasinya rapat dengan para gubernur, saya video call dengan Anies, gubernur Banten, Jabar, Jateng, Jogja, Jatim dan Lampung kita koordinasi dulu semua baru kemudian kita ambil langkah-langkah itu," tutur Luhut dalam rapat virtual dengan Komisi V DPR, Selasa (21/4/2020).
Luhut menokak dikatakan jika pemerintah lambat dalam melarang masyarakat mudik. Menurutnya, sebelum hal itu diputuskan, banyak pertimbangan mengenai risiko. Baik itu risiko ada ayau tidaknya larangan mudik.
Hingga akhirnya, pemerintah memilih melarang mudik untuk menghindari risiko pesebaran Covid-19 lebih jauh lagi dari wilayah episentrum ke daerah-daerah baru tujuan pemudik.
"Kemudian perantau, masyarakat jangan dilarang ya enggak bisa. Kalau enggak dilarang nanti dia mau bawa penyakit nanti keluarga kena dia kena atau orang lain kena. Jadi kita sudah cukuplah kita ambil risiko sekarang sudah mulai kita ketat," ujar Luhut.
"Kalau kalau ada yang bilang kita lambat enggak juga. Karena waktunya kita pas kan jadi tidak ada yang tidak kita hitung dalam konteks ini," tandasnya.
Sebelumnya, anggota Komisi V DPR Irwan mengatakan kebijakan Presiden Jokowi terkait pelarangan mudik merupakan suatu keputusan yang lamban. Sebab banyak masyrakat yang justru sudah pulang ke kampung halaman saat pandemi Covid-19.
Sejumlah kasus terpapar hingga posisit Covid-19 yang ditularkan oleh pemudik di kampung halaman mereka juga sudah ditemukan. Karena itu, Irwan menilai kebijakan pelarangan mudik sangat lambat.
"Pertama saya apresiasi walaupun dengan catatan sangat lambat respon Presiden ini. Karena coronanya sudah keburu menyebar dari beberapa yang terbukti masuk golongan mudik, mudik duluan. Dan kemudian menjadi carrier di Pulau Jawa termasuk di luar Pulau Jawa karena yang positif di luar Pulau Jawa karena habis berkunjung dari Jakarta," ujar Irwan kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).
Diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang mudik saat libur Lebaran karena wabah virus Corona. Jokowi menyebut sebelumnya pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik bagi ASN ,TNI, Polri dan pegawai BUMN. "Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference, Selasa (21/4/2020).
"Dari sini lah saya ingin mengambil keputusan setelah larangan mudik Pegawai BUMN, ASN , TNI Polri sudah kita lakukan," lanjut dia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Eko Suwanto Desak Pemda Sediakan Anggaran Memadai untuk Wujudkan Kelurahan dan Kampung Tangguh Bencana
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pilpres 2024 Usai, Anis Ajak Masyarakat Aceh Lanjutkan Perjuangan Perubahan
- Janji Tak Akan Intervensi Pembentukan Kabinet Prabowo, Jokowi: Kalau Usul Boleh
- Siap-Siap! Seleksi CPNS 2024 Segera Dibuka Mulai Bulan Depan, Cek Jadwal dan Formasinya
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
Advertisement
Advertisement