Advertisement
Ada Napi Asimilasi Berulah Kembali, Menkumham: Hanya 0,12%
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan kebijakan pembebasan pada narapidana di masa pandemi Corona berupa asimilasi dan integrasi. Namun, ada narapidana program tersebut mengulangi tindakan kejahatan, dalam jumlah yang rendah.
Rendahnya tingkat residivisme itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat memberikan sambutan dalam acara diskusi online bertajuk Pandemi Covid-19 dan Asimilasi Narapidana, Rabu (6/5/2020).
Advertisement
Dalam diskusi tersebut Kemenkumham diwakili oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reinhard Silitonga.
Hingga 20 April 2020, dari total 38.882 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi, sebanyak 50 napi atau 0,12 persen mengulangi tindakan kriminalnya setelah dikeluarkan dari lapas atau rutan.
“Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tingkat residivisme Indonesia secara umum dan di negara-negara lain pada masa biasa,” jelasnya.
Yasonna melanjutkan, kebijakan pembebasan napi yang dilakukan Kemenkumham dilakukan dengan pertimbangan matang. Salah satu alasan utama kebijakan ini dilaksanakan adalah kondisi sejumlah penjara yang menampung tahanan melebihi kapasitas yang ada (overcrowding).
"Kondisi ini membuat kebijakan kesehatan seperti physical distancing tidak mungkin dilakukan di wilayah lapas atau rutan," tambahnya.
Selain itu, penentuan narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi juga telah diatur dalam Permenkumham Nomor 10/2020 tentang Syarat Pemberian Asmilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak.
Syarat yang harus dipenuhi bagi narapidana dan anak untuk dapat keluar melalui asimilasi adalah telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi narapidana, dan telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020 mendatang bagi anak.
Asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan.
Sementara, syarat untuk bebas melalui integrasi (pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas) adalah telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana.
"Penanganan kebijakan yang dihasilkan oleh Kemenkumham selalu bersumber pada data dan punya landasan teoritis yang jelas," kata Yasonna.
Adapun berdasarkan data dari Kemenkumham, hingga 1 Mei 2020, sudah ada 39.193 narapidana yang dibebaskan melalui kebijakan asimilasi dan integrasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
Advertisement
Disperindag DIY Gelar Pasar Murah di Banyuroto Kulonprogo
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
- BPS Ungkap 7,2 Juta Warga Indonesia Tidak Punya Pekerjaan
- Sidang Eks Menteri Pertanian SYL, KPK Bawa 4 Saksi dari Kementan
Advertisement
Advertisement