Advertisement
Ini Provinsi dengan Penyerapan Rumah Bersubsidi Terbanyak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau rumah subsidi rata-rata setiap tahunnya paling banyak diserap oleh Provinsi Jawa Barat.
Sepanjang 3 bulan pertama ini, Provinsi Jawa Barat juga mencetak pemanfatan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain. Berdasarkan data Bank Indonesia, Jabar merealisasikan 8.971 unit rumah dengan nilai Rp936 miliar.
Advertisement
Adapun, posisi selanjutnya setelah Jabar adalah Jawa Timur dengan 2.050 unit sebesar Rp194 miliar, Banten 1.956 unit sebesar Rp199 miliar dan Kalimantan Selatan 1.437 rumah dengan nilai Rp147 miliar.
Sementara itu, Provinsi Maluku berada di urutan paling paling buncit dengan realisasi hanya 11 unit sebesar Rp1,2 miliar. Sepanjang tahun lalu, realisasi FLPP di Maluku juga hanya 24 unit rumah dengan nilai Rp2,5 miliar.
Ketua DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia Jabar Joko Suranto memaparkan alasan realisasi Jabar kerap selalu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Setidaknya ada empat alasan yang melatarbelakanginya.
Pertama, lantaran jumlah penduduk Jabar paling tinggi secara nasional. Kedua, pertumbuhan ekonominya pun tinggi. Ketiga, didukung oleh aktivitas manufaktur paling banyak. Keempat, kurva permintaan juga cukup besar sehingga pasokannya pun terdongkrak.
"Namun, sebetulnya angka 8.000-an unit itu masih kecil. Jabar itu per tahun bisa 35.000 sampai 45.000 unit. Angka 8.000-an itu masih minus secara year-on-year," katanya kepada Jaringan Informasi Bisnis Indonesia, Jumat (15/5/2020).
Selain itu, Joko juga mengatakan bahwa angka kekurang pasokan perumahan di wilayah itu juga paling besar mencapai sekitar 4 juta sampai 5 juta. Permintaan rumah paling tinggi berada di daerah Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Bandung.
Joko mengemuakan bahwa pihaknya meragukan realisasi target pemenuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 37.000 unit tahun ini akan tercapai. Masalahnya, daya beli masyarakat tengah menurun akibat virus corona baru (Covid-19).
"Sampai akhir tahun pasti rendah karena adanya cakupan pembatasan [penerima KPR dari bank]. Bank semakin ketat juga, itu yang kami sayangkan selain daya beli yang menurun," katanya.
Untuk itu, dia berharap agar ada kebijakan yang tepat untuk mengakselerasi realisasi KPR di lapangan. Apalagi, kondisi pengembang MBR saat ini terimpit akibat penjualan yang menurun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
Advertisement
Bupati dan Wakil Bupati Sleman Siapkan Nobar Semifinal Piala Asia, Timnas Indonesia vs Uzbekistan, Catat Waktunya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hati-Hati! Penawaran Visa Haji Palsu Beredar di Media Sosial
- Pengedar Simpan Sabu di Dalam Helm dan Sasar Sasar Nelayan di Kubu Raya
- Dituding Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam, Ini Klarifikasi Kemenkop-UKM
- PKS Berharap Prabowo-Gibran Ajak Gabung Koalisi Pemerintah Seperti PKB dan NasDem
- Jumlah Warga Palestina yang Tewas di Jalur Gaza Bertambah Menjadi 34.356 Orang
- Lindungi Rumah Ibadah dari Mafia Tanah, AHY: Program Sertifikat Wakaf Penting
- Konferensi Pariwisata PBB Digelar di Bali, Sandiaga: Positif untuk Indonesia
Advertisement
Advertisement