Advertisement
Agar Dana Bansos Tidak Dikorupsi, Ini Strategi yang Digunakan Presiden Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menggelontorkan banyak bantuan untuk warga sebagai kebijakan di tengah Pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan perlunya pendampingan lembaga hukum dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai dan bantuan langsung tunai tunai (BLT) dana desa kepada masyarakat terdampak Covid-19. Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di dalam prosesnya.
“Dan untuk sistem pencegahan minta saja didampingi dari KPK, BPKP, Kejaksaan. kita memiliki lembaga untuk mengawasi agr tidak terjadi korupsi di lapangan,” kata Presiden membuka rapat terbatas penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT dana desa melalui video conference dari Istana Merdeka, Selasa (19/5/2020).
Advertisement
Jokowi mengatakan pendampingan itu untuk menjamin akuntabilitas penyaluran di tengah upaya percepatan yang dilakukan oleh pemerintah. Dia mewanti-wanti agar penyederhanaan proses untuk mempercepat penyaluran tidak mengurangi akuntabilitas.
Seperti diketahui, percepatan penyaluran bantuan sosial tunai dan BLT dana desa menjadi perhatian Presiden.
Realisasi yang berjalan lambat membuat Presiden meminta jajarannya segera melakukan perbaikan. Dalam rapat sebelumnya, Jokowi mencatat BLT dana desa yang tersalurkan kurang dari 15 persen dan bantuan sosial tunai kurang dari 25 persen. Namun Menteri Desa,
Menurut Jokowi, ada dua hal utama yang menjadi permasalahan, yakni prosedur yang berbelit dan sinkronisasi data. “Oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesederhana mungkin sesimpel munkin, tanpa mengurangi akuntabiltas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel,” kata Jokowi membuka rapat terbatas penyederhanaan prosedur bansos tunai dan BLT dana desa melalui video conference dari Istana Merdeka, Selasa (19/5/2020).
Jokowi juga meminta penyelesaian sinkronisasi data berjalan dengan cepat. Perangkat terkecil seperti RT/RW di desar perlu dilibatkan.
Selain itu mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan, sehingga semua permasalahan akan lebih mudah diselesaikan. “Baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Joko Pinurbo Meninggal, Kemendikbudristek: Penyair Legendaris Tuai Beragam Penghargaan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Jadi Markas Pungli Pegawai KPK, 2 Rutan Ditutup
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
- 1.119 WNI Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air dari Zona Konflik hingga Bencana Alam
- Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
- Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
- Predksi BMKG: Seluruh Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
Advertisement
Advertisement