Advertisement
Pemerintah Belum Akan Berlakukan New Normal, Airlangga: Masih Fokus PSBB dan Mudik
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) berbincang dengan Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan (kiri) sebelum mengikuti rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (9/3/2020). Ratas tersebut membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 dan rencana kerja pemerintah tahun 2021. ANTARA FOTO - Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dalam waktu dekat, pemerintah belum akan menerapkan kondisi new normal mengingat konsentrasi penanganan Covid-19 saat ini masih terkait dengan PSBB dan larangan mudik.
Hal tersebut ditegaskan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Corona Update bersama Kumparan, Rabu (20/5/20). Dia menuturkan implementasi new normal di Indonesia masih harus menunggu reproduction rate atau kurva kasus Covid-19 turun. Normalnya reproduction rate di sejumlah negara itu 1,97 sampai 5,4.
Advertisement
"Mereka [negara] yang membuka adalah yang reproduction rate-nya itu sudah di bawah satu dan itu konsisten di bawah satu selama dua minggu," ujar Airlangga, Rabu (20/5/2020).
Oleh karena itu, dia menegaskan kunci utama new normal itu adalah faktor kesehatan. Dia menambahkan pemerintah telah melihat sejumlah daerah yang potensial untuk menjalankan new normal. Namun, kondisi daerah tersebut harus dilihat dan dikaji kembali selama 14 hari.
"Beberapa daerah ada potensi, tetapi tracking ini dilakukan tidak hanya hari, tetapi 14 hari." Saat ini, pemerintah tengah mengumpulkan data-data tersebut.
Adapun, syarat-syarat utama sebuah daerah dapat memulai kembali kegiatan ekonominya dengan skema new normal a.l. kondisi kesehatan, pelayanan kesehatan, kemampuan melakukan tes PCR, ketersediaan laboratorium dan kemampuan komunikasi daerah dengan gugus tugas.
"Memang harus dibikin banyak dan dibikin secara ilmiah, karena kalau kita bicara reproduksi kita bicara soal formulasi."
Bagi Indonesia, lanjut Airlangga, ada dua penurunan kurva yang harus dikejar. Pertama adalah penurunan kurva penyakitnya dan kedua, penurunan tingkat pengangguran (unemployment rate). Oleh karena itu, dia berharap sektor tertentu atau daerah tertentu dapat menerapkan new normal dan kembali produktif. Namun, dua minggu ke depan, dia menekankan fokus pemerintah hanya terkait dengan PSBB dan larangan mudik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gugatan Kubu Pontjo Sutowo Ditolak PTUN, Penyegelan Hotel Sultan Sah
Cuaca Panas Mengintai Jemaah Haji, Petugas Kesehatan: Minum Air yang Banyak
Sah! Putin Dilantik Jadi Presiden Rusia 5 Periode Berturut-turut
Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
Advertisement
Israel Tolak Gencatan Senjata, Bombardir Warga Gaza di Rafah
Jokowi Setuju Tidak Boleh Ada Orang Toxic di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Ganjar-Mahfud Pilih Jadi Oposisi, Gibran Minta Dikawal dari Luar
Volume Sampah Plastik Naik 5% Tiap Tahun, Kemasan Guna Ulang Perlu Digalakkan
Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Landa Pacitan, BMKG Jelaskan Penyebabnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement
