Penyaluran Bansos Diharapkan Tak Jadi Komoditas Politik Jelang Pilkada

Harianjogja.com, JOGJA - Fraksi PDIP DPRD DIY meminta kepada semua pihak untuk mengawal proses penyaluran bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 yang saat ini sudah berjalan. Pendistribusian bantuan tersebut hendaknya tidak menjadi komoditas politik terutama jelang Pilkada DIY 2020.

Pemda DIY mendistribusikan bansos kepada 168.383 kepala keluarga (KK) sebesar Rp400.000 per bulan untuk April, Mei dan Juni. Bantuan bersumber dari APBD DIY ini diberikan dengan menyasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diberikan Rp200.000 per bulan dari Pemerintah Pusat. Pemda DIY melakukan penambahan sebesar Rp400.000 kepada setiap KK dari program PKH, sehingga mendapatkan Rp600.000 per bulan.

"Masyarakat harus tahu asal usul anggaran ini, bahwa yang Rp200.000 itu dari pusat [Pemerintah Pusat melalui PKH] dan dari APBD DIY Rp400.000," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DIY Dwi Wahyu, Selasa (26/5/2020).

Dwi menilai masyarakat sebagai penerima perlu diberikan pemahaman secara langsung tentang asal usul bantuan terutama yang diberikan melalui APBD DIY. Bahwa bansos Rp400.000 untuk menambah penerima sebelumnya yang telah diberikan Rp200.000, sehingga penerima bansos jenis ini bersumber dari APBD DIY dan Pemerintah Pusat bukan dari kabupaten.

Dengan diberikan informasi sumber bansos tersebut, kata dia, maka penerima mengetahui asal-usul bantuan. Harapannya dalam mencegah terjadinya unsur komoditas politik dalam pendistribusian bantuan ini. Dwi menegaskan jangan sampai penyaluran bansos menjadi komoditas politik terutama jelang Pilkada wilayah DIY.

"Saya sebagai Ketua Fraksi [PDIP] berharap jangan sampai ini dijadikan komoditas politik dalam menghadapi momentum Pilkada DIY di tahun ini," katanya.

Selain itu, kata dia, masyarakat serta aparat di level bawah harus terus mengawal proses pendistribusian agar bansos tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan. "Masyarakat harus terus mengawal proses ini agar sampai ke tangan penerima dan bisa tepat sasaran. Selain itu masyarakat harus tahu asal usul bantuan ini," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News