Advertisement
Kamis Besok, Pejabat PBB Bahas Dukungan Keuangan Negara Terdampak Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pada Kamis (28/5/2020) besok, para pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berencana bertemu dengan belasan pemimpin dunia untuk membahas dukungan keuangan bagi negara-negara berkembang yang terpukul keras oleh kejatuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Pertemuan daring itu dilakukan di tengah melonjaknya infeksi Covid-19 di negara-negara berkembang dan peringatan bahwa biayanya akan melebihi perkiraan awal 2,5 triliun dolar AS bagi mereka untuk menghadapi krisis.
Advertisement
Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Kanada, Jamaika, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed menyebutkan banyak negara berkembang, termasuk negara-negara berpenghasilan menengah, kekurangan dana yang cukup untuk memerangi pandemi dan berinvestasi dalam pemulihan.
"Pekerjaan sedang berlangsung. Akan tetapi, itu tidak cukup mendesak," katanya kepada wartawan dalam taklimat secara daring.
Mohammed mengatakan bahwa tawaran oleh G20 dan kreditor Klub Paris untuk menunda pembayaran utang bilateral resmi untuk negara-negara termiskin hingga akhir 2020 adalah awal yang kritis. Akan tetapi, upaya lebih lanjut akan diperlukan.
Dari 77 negara yang memenuhi syarat, sejauh ini hanya 22 yang secara formal telah meminta penundaan, sementara lainnya menyatakan keprihatinan bahwa hal itu dapat membahayakan kemampuan jangka panjang mereka untuk meminjam uang.
Pertemuan pada hari Kamis, kata Mohammed, akan mencakup peserta dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Uni Afrika, Lembaga Keuangan Internasional dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OCED). Tujuannya adalah untuk menyampaikan proposal nyata dalam 8 minggu.
Sebuah rancangan konsep makalah untuk pertemuan yang dilihat oleh Reuters menyerukan IMF untuk meningkatkan likuiditas global dengan mengeluarkan alokasi baru mata uang Hak Penarikan Khusus, sebuah langkah yang telah ditentang oleh Washington.
Ini juga mendukung penghentian pembayaran utang untuk semua negara berkembang yang meminta penundaan—tidak hanya yang dicakup oleh penangguhan hutang G20—dan meminta solusi proaktif oleh kreditor sektor swasta untuk menghindari biaya yang lebih tinggi dari disorderly wave of defaults.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
Advertisement
Advertisement