Advertisement
Pulihkan Ekonomi, Ini 5 Arahan Presiden Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas pemulihan ekonomi nasional dan perubahan postur APBN 2020, Rabu (3/6/2020). Dia menyampaikan lima poin penting untuk menjadi arahan kepada para menteri menjaga roda ekonomi di tengah pandemi Covid-19.
Pertama, Jokowi meminta program pemulihan ekonomi dirancang dengan tepat dan dieksekusi dengan cepat. "Agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," kata Presiden.
Advertisement
Dia pun meminta semua skema pemulihan ekonomi yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2020 segera dilaksanakan di lapangan. Seperti diketahui dalam aturan ini, pemerintah mengatur soal subsidi bunga kredit untuk pelaku UMKM, penempatan dana pemerintah di bank yang terdampak dari restrukturisasi kredit, penjaminan kredit modal kerja, suntikan modal dari BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja.
Kedua, Jokowi meminta program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan manfaat nyata, terutama bagi industri sektor padat karya. "Agar mereka mampu beroperasi, ini penting. Dan mencegah PHK yang masif dan mampu mempertahankan daya beli para karyawannya," kata Presiden.
Ketiga, Presiden meminta pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan konsep berbagi beban secara proporsional. Dalam hal ini artinya pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan pelaku usaha harus bersiap memikul risiko secara gotong royong.
"Agar pelaku usaha, korporasi tetap mampu berjalan, PHK masif dapat kita cegah, dan sektor keuangan bisa tetap stabil, dan roda ekonomi bisa kita jaga," kata Jokowi.
Keempat, Jokowi mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mencegah risiko terjadinya korupsi. Dalam hal ini Presiden meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP sedari awal dilibatkan untuk melakukan pendampingan.
"Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untel memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," tegas Jokowi.
Terakhir atau kelima, seluruh program pemulihan ekonomi telah berdampak pada kenaikan belanja negara yang pada akhirnya berimplikasi kepada kenaikan defisit APBN.
Presiden pun meminta Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Suharso Monoarfa mengalkulasikan dengan cermat, detail, dan matah terhadap berbagai risiko fiskal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Target Pembayaran PBB-P2 Kulonprogo Tercapai Rp5,3 Miliar
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
- Menko Airlangga Isi Kuliah Tamu di LSE: Indonesia On-Track Capai Visi Indonesia Emas 2045
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
Advertisement
Advertisement