Advertisement
PLN Sebut Tak Ada Penaikan Tarif Listrik
Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta, Selasa (11/02/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyatakan bahwa dalam beberapa waktu terakhir, tidak ada penaikan tarif listrik.
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini memastikan tarif listrik tidak mengalami penaikan. Tarif listrik ditentukan oleh pemerintah dan perusahaan setrum pelat merah ini tak bisa semena-mena menaikkan dan menurunkan tarif listrik.
Advertisement
"PLN tidak bisa mengubah tarif listrik per kilo watt hour (kwh) itu tidak ada kenaikan tarif listrik, yang terjadi adalah perubahan listrik yang berubah karena WFH [work from home] itu salah satunya. Tak ada kenaikan tarif listrik," ujarnya dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia, Rabu (3/6/2020).
Sejak adanya pembatasan kegiatan yakni 23 Maret 2020, pengukuran langsung kwh meter ditiadakan dan tidak dilakukan. Adapun, pengenaan tagihan listrik bulan April berdasarkan rerata penggunaan listrik pada tiga bulan sebelumnya.
Menurutnya, kegiatan bekerja dari rumah membuat penggunaan listrik meningkat dan hal itu belum tergambar di tagihan pada April. Pasalnya, tagihan 3 bulan terakhir dibagi tiga dan dilakukan rerata untuk menentukan berapa besar penggunaan listrik pada April.
"Terasa bahwa di April tak terjadi kenaikan tetapi tiba-tiba di bulan Mei terjadi kenaikan yang sangat besar padahal seharusnya di bulan April sudah terjadi kenaikan, jadi itulah yang mungkin membuat beberapa pelanggan kok naiknya besar sekali karena di bulan April kami masih menggunakan kwh meter yang rerata tiga bulan sebelumnya," katanya
Zulkifli menegaskan pihaknya juga tak melakukan subsidi silang antara pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi yang menerima stimulus listrik dengan pelanggan rumah tangga non subsidi lainnya.
"Tidak ada subsidi silang. Kami tak mungkin lakukan itu. Kami diawasi dewan komisaris, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya. Kami pasti lakukan sesuai dengan standar good corporate governance," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ketua KPU Hasyim Asy'ari Kembali Dilaporkan Terkait dengan Kasus Asusila
Visa Umrah Kini Tidak Boleh Buat Piknik, Ini Aturan Barunya
Advertisement
Pilgub Jakarta 2024, Demokrat Bakal Calonkan Dede Yusuf
Densus 88 Menangkap Lagi Satu Terduga Teroris, Total Delapan Orang
Advertisement
Tok! MK Bacakan Putusan Hasil Sengketa Pilpres pada Senin 22 April Mendatang
Pengakuan Warga Kota Isfahan, Terkait Kabar Israel Serang Iran
Iran Bantah Penyebab Hancurnya Gedung Pembangkit Listrik Israel
Gunung Ruang Erupsi, Penutupan Operasional Bandara Sam Ratulangi Diperpanjang
Advertisement
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Pansus DPRD DIY Mulai Bahas Perubahan Aturan Soal Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Ini Dia 4 Aturan Baru Visa Umrah yang Diterbitkan Arab Saudi
- Cabuli Santri, Pengasuh Pesantren Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
- Hari Warisan Dunia Tekankan Peran Anak Muda sebagai Pelestari Warisan Budaya Berkelanjutan
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
Advertisement
Advertisement
