Advertisement
Kajian KPK soal Kartu Prakerja Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah diminta menjalankan hasil kajian dan rekomendasi KPK terkait perbaikan pelaksanaan program Kartu Prakerja.
"Kajian KPK ini harus jadi perhatian pemerintah. Banyak celah yang harus segera dibenahi. Ikuti saja rekomendasi KPK," kata Inisiator Prakerja.org, Andri W Kusuma, melalui keterangannya di Jakarta, Jumat (19/6/2020).
Advertisement
Bahkan, kata dia, seharusnya KPK juga sudah melakukan penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi atas program tersebut.
"Meskipun sebenarnya saya mengharapkan KPK bukan saja melakukan kajian akan tetapi harusnya sudah melakukan paling tidak penyelidikan untuk menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana karena indikasi-indkasi sudah ada ke arah sana. Program pelatihannya khan sudah berjalan, pencegahan itu untuk sesuatu yang akan dijalankan, bukan yang sudah berjalan," katanya.
Ia mengatakan pemerintah seharusnya menunda atau mengubah skema pelatihan daring menjadi bantuan tunai setelah ditemukan sejumlah masalah. Menurut dia, program pelatihan daring Kartu Prakerja sebaiknya dilaksanakan usai pandemi Covid-19 karena lapangan kerjanya juga belum tersedia dan industri juga saat ini belum dapat menyerap tenaga kerja.
"Pemerintah seharusnya menunda atau mengubah skema pelatihan "online" menjadi bantuan tunai dulu. Pada saatnya nanti pandemi sudah menurun, sebaiknya program pelatihan "online" Kartu Prakerja ini lebih banyak libatkan Disnaker yang ada karena di Disnaker itu ada BLK (Balai Latihan Kerja) yang lebih tahu budaya setempat, kearifan setempat, dan karakter masyarakat setempat," kata dia.
Sebelumnya, KPK telah merampungkan kajian atas program Kartu Prakerja saat pandemi Covid-19 itu Lembaga antirasuah itu juga telah mengirim hasil kajian tersebut kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto, pada 2 Juni 2020.
"Beberapa temuan KPK terkait program kartu prakerja antara lain sekitar 9 juta calon peserta yang mendaftar bukan yang disasar oleh program ini. Kemudian penggunaan fitur "face recognition" dalam program ini dengan anggaran Rp30 miliar sangat tidak efisien untuk kepentingan pengenalan peserta," kata Kusuma.
Kemudian, kerja sama dengan delapan pijakan digital tak melalui mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Sementara penetapan kerja sama bukan dilakukan oleh manajemen pelaksana.
"Selain itu, terdapat konflik kepentingan pada lima platform digital dengan Lembaga Penyedia Pelatihan, yaitu pada 250 pelatihan dari 1.895 pelatihan yang tersedia," kata dia.
Selanjutnya, materi pelatihan tak dilakukan dengan kompetensi yang memadai. Hanya 24% dari 1.895 pelatihan yang laik dikategorikan sebagai pelatihan.
"Dari jumlah itu, hanya 55 persen yang layak diberikan dengan metode daring. Pelatihan yang memenuhi syarat baik materi maupun penyampaian secara daring hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan," ucap dia.
KPK menemukan metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah serta tak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
"Atas beberapa temuan itu, KPK merekomendasikan pelatihan kartu prakerja gelombang keempat ditunda sementara sambil dilakukan evaluasi dari gelombang sebelumnya. Selain itu, mengusulkan agar program ini kembali berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Eko Suwanto: Sultan Grond dan Pakualaman Grond untuk Kesejahteraan Masyarakat
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement