Advertisement
Pilkada 2020: IMM Minta Parpol Tak Mengusung Politisi Terjerat Narkoba
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Naji Prasetyo mengingatkan partai politik (parpol) agar tidak mengusung mantan pecandu narkoba sebagai calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Kita sebagai pemilih harus menuntut komitmen partai. Partai harus punya peranan penting dalam proses aturan. Jadi ini tidak serta merta menjadi beban penyelenggara pemilu tapi komitmen partai yang punya domain penting untuk menghilangkan hal-hal semacam itu," ujar Naji Prasetyo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.
Advertisement
Menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengeluarkan putusan soal mantan pengguna narkoba dilarang menjadi calon kepala daerah.
BACA JUGA : Calon Pemilih Pilkada di Gunungkidul Berpotensi Bertambah
Putusan MK itu berawal ketika mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi mengajukan permohonan uji materi terkait aturan tentang syarat pencalonan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pasal tersebut menyebutkan larangan bagi seseorang dengan catatan tercela mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan pemakai dan bandar narkoba dianggap perbuatan tercela. MK menyebut pemakai narkoba dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, kecuali dengan alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter.
Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan MK tersebut juga termasuk judi, mabuk, dan berzina. "Putusan MK itu harus menjadi perhatian penuh partai politik, KPU, dan Bawaslu. Kita sebagai masyarakat punya kewenangan mengawasi (putusan MK) ini," ujar Naji.
Menurut dia, masyarakat sebagai pemilih calon kepala daerah harus mengingatkan penyelenggara pemilu untuk tidak membiarkan calon kepala daerah pecandu narkoba diusung partai politik. "Putusan MK yang bersifat final dan mengikat tidak boleh dilanggar," kata Naji.
BACA JUGA : Siapa Calon Bupati yang Bakal Maju di Pilkada Sleman
Untuk itu, menurut dia, harus dibikin peraturan yang merujuk pada putusan MK tersebut agar proses pelaksanaan Pilkada 2020 nanti bersih dari calon-calon kepala daerah dari mantan pengguna barang haram tersebut.
Dengan demikian, proses pelaksanaan Pilkada 2020 dapat dilakukan dengan cara baik, bagus, dan bermartabat. "Agar proses pilkada berjalan baik, bagus, dan bermartabat, kita sebagai masyarakat punya kewenangan mengawasi. Kita awasi proses dan mekanisme yang sedang berjalan ini," kata Naji.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Pemda DIY Kirim Nama Calon Pj Wali Kota Jogja dan Pj Bupati Kulonprogo ke Kemendagri
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
Advertisement
Advertisement