Advertisement
Mahfud MD Minta KPK Aktif Awasi Proses Pilkada Serentak 9 Desember
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pilkada serentak direncanakan berlangsung pada 9 Desember tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta KPK ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak tersebut.
Mahfud mengatakan Pilkada tidak mungkin lagi ditunda, meskipun masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Advertisement
Penundaan Pilkada, ujar Mahfud, dapat mengorbankan ekonomi lebih banyak. Sementara itu kepala daerah yang menjabat pun tidak memiliki kewenangan secara definitif.
BACA JUGA : Mahfud MD: Pilkada Tetap 9 Desember
“Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di Plt-kan terus, karena Plt tidak memiliki kewenangan definitif," ujar Mahfud MD melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2020).
Itu sebabnya, lanjut Mahfud, pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020.
Mahfud mengakui sebagian pihak khawatir langkah itu bakal memerlukan banyak anggaran sehingga meminta ditunda. Namun, kata Mahfud, jika ditunda maka yang dikorbankan secara ekonomi jauh lebih banyak.
Pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah telah berdialog untuk mencari solusi bersama.
BACA JUGA : Berkunjung ke Kepatihan, Mahfud MD Beri Alasan Pemerintah Tak Menunda Pilkada
“Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi,” terang Mahfud..
Selain itu, Mahfud MD meminta semua pihak dapat memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.
Adanya masukan tersebut diharapkan Pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.
Mahfud mengingatkan bahwa pelaksanaan pesta demokrasi tersebut tetap harus menerapkan protokol kesehatan.
“Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas Pilkada di masa pandemi Covid-19 itu tidak turun," ujar Mahfud.
Mahfud juga mempersilakan jika ada masukan agar partisipasi publik meningkat.
"Bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan,” terang Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Direktur Program Trans 7 Ramaikan Bursa Pilkada Gunungkidul 2024
- Termasuk Claudia Scheunemann, Ini 23 Pemain Garuda Pertiwi di AFC Women's Cup
- Diantar Puluhan Pendukung, Roy Saputra Ambil Formulir Pendaftaran Cawawali Solo
- Selamat! Ipswich Town Promosi ke Premier League, Foto Elkan Baggott Terpampang
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA, Berangkat dari Stasiun Tugu Jogja, Minggu 5 Mei 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dukung Semangat Kolaborasi Demi Masa Depan UMKM Indonesia, Ini yang Dilakukan Astra
- LPS Gandeng DepositoBPR by Komunal Gelar Edukasi Finansial Untuk Karyawannya
- Seleksi ASN 2024 Segera Dibuka Bulan Depan, Ada 1,2 Juta Lowongan
- Respon Ajakan Prabowo, Presiden Ingin Pertemuan Presidential Club Digelar Dua Hari Sekali
- Banjir Setinggi 3 Meter di Luwu Sulsel Sebabkan 14 Warga Meninggal Dunia
- Aturan Barang dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Mendag Zulhas Minta Jastiper Taati Hukum
- Otorita IKN Peroleh Hibah Kota Cerdas dari Amerika Serikat Senilai Rp31 Miliar
Advertisement
Advertisement