Advertisement
Siap-Siap, Kemenhub Bakal Atur Penggunaan Sepeda di Masa New Normal
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Mengikuti fenomana meningkatnya pesepeda, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut perlu adanya regulasi yang mengatur pengguna sepeda menangkap adanya tren meningkatnya budaya bersepeda di masyarakat menjelang masa new normal ini.
Regulasi tersebut dapat dimasukkan dalam revisi UU No.22/2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Peraturan menteri perhubungan, atau hanya aturan dari pemerintah daerah baik Gubernur atau Walikota/Bupati.
Advertisement
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan pembelian sepeda di beberapa toko memang meningkat, karena minat masyarakat bersepeda semakin tinggi. Hal ini terangnya, seperti yang terjadi di Tokyo, Jepang yang terjadi peningkatan pengguna sepeda sebagai moda alternatif menghindari Covid-19 yang mungkin menyebar di angkutan umum.
Baca juga: Ini 3 Manfaat Bangun Pagi, Salah Satunya Bikin Bahagia
"Mereka menghindari kereta yang penuh dan potensi penyebaran Covid-19 menggunakan sepeda, ada kecenderungan demikian. Namun, di Indonesia ini dari sisi pembelian sepeda di toko ada kenaikan, tapi kecenderungan jadinya kebutuhan berolah raga atau kepentingan pribadi," jelasnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/6/2020).
Dia menyebut saat ini tengah menyiapkan aturan mengenai personal mobile device, penggunaan alat pribadi untuk kepentingan masyarakat. Aturan ini terangnya, sudah ditandatangani Menhub guna meregulasi penggunaan kendaraan personal seperti hoverboard, sepeda listrik, otoped, unicycle, skuter listrik hingga sepeda.
Baca juga: Ibu, Begini Cara Membiasakan Anak Makan Sayur Sejak Kecil
Aturannya sudah diharmonisasi dengan berbagai kementerian terkait, tinggal menunggu afirmasi dari Kemenkumham. Kendaraan tertentu dengan penggerak listrik ini jelasnya, diharapkan menjadi kendaraan first mile dan last mile yang digunakan dari rumah ke tempat angkutan umum dan dilanjut untuk penggunaan sampai ke tujuan.
Menurutnya, ada kecenderungan tren sepeda di Indonesia digunakan bukan sebagai angkutan transportasi sehari-hari, tetapi sebagai media berolah raga atau sosialisasi. Adapun, secara regulasi penggunaan sepeda sudah dicantumkan dalam UU No.22/2009 yang termasuk ke dalam kendaraan dengan penggerak bukan mesin.
Khusus kendaraan jenis ini terangnya, biasanya diatur oleh pemerintah daerah. Pihaknya, akan mendorong aturan dibentuk oleh pemerintah dearah seperti Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Solo dan Bandung.
"Mungkin ini sejalan revisi UU No. 22/2009, sudah diskusi dengan Korlantas polri, nampaknya klasifikasi jenis moda transportasi darat perlu ada perbedaan dengan yang lama, sepeda motor mesin, penggerak hewan dan manusia, klasifikasi listrik, ada yang sepeda listrik dan onthel," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Rabu 8 Mei 2024: Masalah Sampah hingga Hasil Liga Champions
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Gempa Bumi Magnitudo 5,0 Landa Pacitan, BMKG Jelaskan Penyebabnya
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Volume Sampah Plastik Naik 5% Tiap Tahun, Kemasan Guna Ulang Perlu Digalakkan
- Menparekraf Sandi Ungkap Harga Tiket Pesawat Diprediksi Turun Pertengahan 2024
- Ganjar-Mahfud Pilih Jadi Oposisi, Gibran Minta Dikawal dari Luar
- Minibus Tertabrak Kereta di Perlintasan Tanpa Palang Pintu Pasuruan, 4 Orang Tewas
- Jokowi Setuju Tidak Boleh Ada Orang Toxic di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement