Advertisement
Perda Disahkan, Pemahaman Budaya Jadi Syarat Pramuwisata di DIY
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY dan DPRD DIY telah menyetujui Raperda Kepramuwisataan yang disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (30/6/2020). Dengan adanya perda ini, maka profesi pramuwisata di DIY telah diatur dengan menggunakan rel kearifan lokal salah satunya kewajiban memahami budaya Jawa.
Ketua Pansus Raperda Kepramuwisataan DPRD DIY Suparja menjelaskan dengan adanya perda kepramuwisatan ini sehingga sudah ada petunjuk formal terkait profesi pramuwisata di DIY. Di mana untuk menjadi pramuwisata di DIY tidak hanya piawai dalam berbahasa saja, namun juga harus memahami budaya.
Advertisement
“Ini akan menjadi ciri khas pariwisata DIY, yaitu kebudayaan, karena dalam perda ini salah satu pasalnya adalah menampilkan ciri khas budaya DIY. Orang pramuwisata di DIY tidak hanya pintar bahasa tetapi harus paham budaya, khususnya budaya Jawa, terutama keistimewaan DIY,” terangnya, Selasa (30/6/2020).
Politikus Partai Nasdem ini menyatakan penerapan lain dari Perda ini adalah kewajiban bagi pramuwisata untuk berpakaian adat Jawa yang disederhanakan. Dengan menonjolkan sisi budaya Jawa, diharapkan DIY bisa menjadi pusat pelestarian budaya Jawa yang adiluhung.
“Makanya [pramuwisata] harus berpakaian dengan adat Jawa yang disederhanakan, tidak dikurangi tetapi disederhanakan, karena kalau pemandu wisata pakai pakaian Jawa jangkep [lengkap] itu dianggap ribet ini disederhanakan dan sudah ada penerapannya,” ujarnya.
Pramuwisata diatur sedemikian rupa demi meningkatkan pariwisata di DIY, mengingat saat ini masih banyak yang belum bersertifikat. Ia menilai Perda Pramuwisata ini sejalan dengan RPJMD DIY dan visi misi Gubernur DIY terutama dalam menyongsong Samudera Hindia untuk kemuliaan warga DIY.
“Pariwisata sudah sangat membantu perkembangan perekonomian masyarakat baik destinasi UMKM di tengah masyarakat. Harapannya dengan adanya perda ini jadi tertata teratur akan memberikan rel arahan pedoman kepada masyarakat DIY khususnya pelaku wisata,” katanya.
Kabid Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata DIY Wardoyo menambahkan perda tersebut akan menjadi pegangan dalam kepramuwisataan di DIY serta mendorong mereka untuk lebih profesional. Hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengembangan pariwisata di DIY. “Serta menjadi identitas pariwisata DIY, terutama keistimewaan budaya DIY jadi prioritas kepemanduan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Eko Suwanto: Sultan Grond dan Pakualaman Grond untuk Kesejahteraan Masyarakat
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement