Advertisement
Pemerintah Perlu Tingkatkan Peran UMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebagai upaya membantu sektor usaha tersebut dalam mengatasi dampak perlambatan kinerja akibat pandemi COVID-19, pemerintah dinilai perlu meningkatkan peran dan keterlibatan UMKM dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Pengadaan barang dan jasa selain untuk meningkatkan pelayanan publik, juga perlu diarahkan untuk memberikan nilai manfaat terutama bagi pelaku UMKM," kata Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin dalam rilis di Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Advertisement
Menurut dia, di tengah pelemahan daya beli akibat pandemi, belanja pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong permintaan akan produk UMKM, yang meskipun harganya dinilai mungkin sedikit lebih mahal, tetapi setidaknya dapat menggerakkan produk lokal.
Politisi Partai Golkar itu mengingatkan bahwa akibat perlambatan kinerja ekonomi, Bank Indonesia (BI) mencatat 72 persen pelaku UMKM mengalami penurunan penjualan dan penyaluran modal.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah juga harus menjaga sisi permintaan atas produk UMKM, dengan memanfaatkan komponen belanja pemerintah.
Puteri mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk meningkatkan peran dan keterlibatan UMKM, sejalan dengan amanah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Ia mengemukakan saat ini masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses layanan digital akibat mengalami kendala untuk mendaftarkan usahanya pada sistem pengadaan barang dan jasa, seperti e-katalog.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan gerakan nasional belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk UMKM secara virtual, Jumat (26/6/2020).
LKPP juga telah membuat e-pengadaan, aplikasi pengadaan barang dan jasa langsung untuk meningkatkan peran serta UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Aplikasi pengadaan langsung merupakan langkah nyata LKPP menjalankan arahan Presiden Jokowi untuk mendukung UMKM.
Selain mendukung UMKM, aplikasi itu juga dibuat demi terciptanya transparansi karena semua pengadaan langsung bernilai di bawah Rp200 juta akan tercatat dan termonitor.
Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, keberadaan aplikasi pengadaan langsung akan mempercepat perputaran siklus ekonomi lokal, memperbaiki daya beli masyarakat serta mendorong kebangkitan ekonomi kreatif pascapandemi.
"Kita semua harus menunjukkan secara nyata keberpihakan kepada UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kita selalu lihat orang kaya, perusahaan besar. Padahal 40 juta lebih UMKM ini, yang punya lebih dari 66 juta rekening, merupakan kekuatan luar biasa," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Top 7 News Harian Jogja Online, Kamis 2 Mei 2024, Persoalan Sampah di Jogja hingga Peringatan May Day 2024
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
- Bangun Kota Cerdas, Pusat Data IKN Dilengkapi Komputasi Performa Tinggi
Advertisement
Advertisement