Advertisement
Aturan Kurang Tegas, Masyarakat Tidak Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Corona
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) menyebut publik tidak puas terhadap kinerja pemerintah baik di tingkat pusat hingga kabupaten/kota dalam penanganan virus Corona (Covid-19).
Hal tersebut diketahui melalui survei yang dilakukan pada 20-27 Mei 2020 dan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi.
Advertisement
Juru Bicara LKSP Hafidz Muftisany menjabarkan 74,65 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintah pusat, sementara yang menyatakan puas hanya 25,35 persen. Sebanyak 58,33 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah provinsi dan 58,67 persen responden tidak puas dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota.
Jika dilihat dari hasil survei tersebut, Hafidz mengatakan lebih dari 50 persen publik tidak puas dengan penanganan virus Corona yang dilakukan pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah. “Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antarinstansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," ujarnya melalui siaran pers, Jumat (3/7/2020).
Hafidz mengatakan survei ini menggunakan metode penentuan sampling menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual.
Sementara itu, dalam survei ini, DKI Jakarta menempati tingkat pertama dalam kepuasan publik skala provinsi. Sebanyak 79,52 persen menyatakan puas dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan Anies serta jajarannya. Disusul dengan Nusa Tenggara Barat sebanyak 79,17 persen, Papua 77,78 persen, Sumbar 73,33 persen, dan Babel 72,73 persen.
Kepuasan kata Hafidz didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan, melindungi semua kelompok, menata informasi agar tidak panik, menampung/ tindak-lanjut keluhan warga, dan bertindak lebih cepat.
Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi menilai wajar ada tren penurunan kepuasan publik terhadap penanganan Covid-19 karena tidak satupun negara siap menghadapi pandemi ini. Namun dia sepakat terjadinya ketidaksinkronan antar instansi yang menyebabkan kepuasan publik terhadap pemerintah menurun.
"Tidak diserahkannya penanganan Covid-19 ke otoritas kesehatan seperti halnya negara lain kemudian membuat penanganan Covid dipandang tidak fokus dalam indikator kesehatan sebagai indikator utama penanganan Covid-19," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
Advertisement
Advertisement