Advertisement
MPR: Didukung Anggaran Besar, Pemerintah Harusnya Bisa Tekan Laju Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarif Hasan menilai Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19.
“Pemerintah seharusnya mampu menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia dengan berbagai sumber daya yang dikelola oleh Pemerintah," ujar Syarif dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (19/7/2020).
Advertisement
BACA JUGA : Dilakukan Saat Pandemi Covid-19, Seperti Ini Proses
Menurut Syarif, pemerintah seharusnya bisa lebih optimal dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terlebih, DPR telah menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan APBN-P 2020 yang di dalamnya memuat perubahan anggaran yang sangat besar untuk penanganan Pandemi Covid-19.
Namun, pada kenyataannya, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia masih tinggi. Bahkan, pada Sabtu (18/7/2020), Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia melampaui China.
Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di China, pada Sabtu (18/7/2020), sebanyak 83.644 kasus, sementara di Indonesia jumlahnya mencapai 84.882 kasus.
BACA JUGA : Kasus Melonjak, Penanganan Covid-19 di Surabaya Raya
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini mendorong Pemerintah agar lebih fokus dalam upaya menghambat laju penyebaran Covid-19, salah satunya dengan bekerja lebih keras dalam menyalurkan anggaran penanganan Covid-19 secara maksimal dan terarah.
“Lebih baik lebih fokus dulu dalam menghambat laju penyebaran Covid-19. Sebab, kondisi ini akan berpengaruh juga terhadap ekonomi dan sektor lainnya. Fakta kini Covid-19 semakin tinggi memecahkan rekor tertinggi sementara ekonomi juga terpuruk," ujar Syarif.
Lebih lanjut, dia juga menekankan agar Pemerintah menunjukkan ketegasan dalam implementasi protokoler kesehatan. Menurut dia, banyaknya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokoler kesehatan.
"Hal ini tentu penyebabnya adalah karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, sehingga Pemerintah harus mengembalikan kepercayaan tersebut dengan tegas dalam implementasi normal baru”, kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Jumat 3 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Palur Solo
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
- Update Harga Pangan 2 Mei: Komoditas Beras dan Bawang Putih Naik
- BMKG Pastikan Udara Panas di Indonesia Akhir-akhir Ini Bukan Heatwave, Ini Penjelasannya
- Peringati Hardiknas Terakhir, Mendikbud Nadiem Ingin Merdeka Belajar Terus Dilanjutkan
Advertisement
Advertisement