Advertisement
Proyek KPBU Bakal Berdampak Ganda, Ini Respons Gapensi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai berbagai proyek pembangunan yang kini didorong memakai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) akan berdampak ganda, bila aturan terkait pelaksanaannya di lapangan dapat diimplementasikan.
Wakil Sekjen II Gapensi Errika Ferdinata menyatakan proyek KPBU biasanya mewajibkan modal besar. Hal itu hanya bisa dipenuhi oleh perusahaan konstruksi skala besar.
Advertisement
"Sedangkan di Gapensi itu sekitar 95 persen adalah kontraktor skala kecil menengah atau UKM. Skema KPBU ini bisa berdampak ganda bila kontraktor swasta kecil menengah turut aktif dilibatkan," ujarnya kepada JIBI/Bisnis, Kamis (13/8/2020).
BACA JUGA : Proyek Tol Jogja-Solo, BPJT: Triwulan III 2020 Ditarget Sudah
Errika menyebut saat ini ada sekitar 132.000 kontraktor yang terdaftar resmi di Gapensi. Selain itu, dia memperkirakan ada ratusan ribu lagi kontraktor yang tidak terdaftar di asosiasi dan tentu saja ikut bersaing mendapatkan berbagai proyek infrastruktur nasional.
Sebagian besar kontraktor swasta tersebut, jelas dia, berada di level kecil menengah dan biasanya tidak punya modal besar sehingga belum bisa ikut langsung dalam proyek KPBU pemerintah.
Dengan begitu, para kontraktor tersebut lebih memilih menangkap peluang menjadi sub-kontraktor dari perusahaan konstruksi pelat merah atau swasta yang berskala besar.
"Sebenarnya di lapangan case by case Gapensi ada dilibatkan, tapi kami gak bisa memaksa kontraktor utama menjadikan kami sebagai subkon. Padahal Undang-undangnya sudah ada bahwa kontraktor utama harus mengajak sub-kontraktor yang kecil-kecil, dan memang ada kegiatan-kegiatan yang harus disubkonkan," ujarnya.
BACA JUGA : Pemda DIY Targetkan Lelang KPBU TPST Piyungan di 2020
Regulasi dimaksud yakni Pasal 28 UU No.20/2008 tentang UMKM, dimana pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa.
Usaha Besar memberikan dukungan berupa: Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.
"Jadi skema KPBU ini memang solusi pemerintah atas terbatasnya dana pembangunan infrastruktur, kami setuju saja cuma minta tolong agar pola sub-kontraktor itu dapat dijalankan agar kontraktor kecil menengah bisa survive, jadi pemerintah memang benar-benar harus menjalankan aturannya," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Selasa 7 Mei 2024: Giliran Sleman, Bantul, dan Gunungkidul
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement