Advertisement
Kritik Pemerintah, Faisal basri Nilai Penanganan Covid-19 Belum Selesaikan Akar Masalah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan bahwa penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga belum menyelesaikan akar masalah.
"Ibaratnya Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, sudah bekerja maksimal, namun mereka sebagai pemadam kebakaran, akar masalahnya sendiri belum diselesaikan," kata Faisal Basri dalam diskusi yang diselenggarakan Populi Center dan Smart FM di Jakarta, Sabtu (5/9/2020).
Advertisement
BACA JUGA : Disebut Influencer oleh KSP, Ini Bantahan Faisal Basri
Faisal Basri menilai strategi pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah, salah satunya memberikan bantuan subsidi gaji untuk karyawan sebesar Rp600.000 hanya sebagai pemadam kebakaran atau bersifat sementara.
Insentif kepada para pelaku usaha dan investor pun tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hal itu karena jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin tidak terkendali.
"Negara-negara yang mampu mengendalikan pandemi dengan sangat baik, mendapat bonus indeks sahamnya positif, seperti Korea dan China, sementara negara yang mengelola pandeminya kurang elok, dapat punishment dalam bentuk indeks saham yang merosot," kata dia.
Menurut Faisal, strategi penanganan COVID-19 di Indonesia terlalu bertumpu pada sektor ekonomi saja, sedangkan penanganan virus itu sendiri belum dilaksanakan secara optimal.
BACA JUGA : Ekonom Senior Faisal Basri Sebut Menteri Airlangga Hartarto
Ia pun menyarankan agar pemerintah menyusun strategi contact tracing dengan mengerahkan para petugas lapangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang tengah melakukan Sensus Penduduk 2020. Setidaknya dibutuhkan 200.000 orang untuk melakukan jejak kontak pasien terpapar positif COVID-19.
Selain itu pembentukan Komite Kebijakan Pengendalian COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada Presiden, tetapi melalui Ketua Komite Pelaksana Komite yakni Menteri BUMN Erick Thohir.
"Dalam penanganan virus, kita heavy di ekonomi. Masalahnya adalah Gugus Tugas sebelumnya bertanggung jawab pada Presiden, sekarang ke Menteri BUMN, sehingga penanganan virusnya jadi subordinasi," kata Faisal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- PBB Sebut Evakuasi Warga Rafah Butuh Waktu 10 Hari
- Mengaku Siap Pindah ke Ibu Kota Baru, Begini Komentar Sandiaga soal Rumah Menteri di IKN
- Kunker Jokowi Diduga karena Menghindari Demo Hari Buruh, Istana Bilang Begini
- Polisi Tangkap 300 Demonstran Pro Palestina di New York
- Fakta-fakta Seputar Korupsi SYL yang Terungkap di Persidangan, dari Beli Mobil, Kaca Mata hingga Bayar Biduan
- Polisi Tembak Gas-Peluru Karet Saat Demo Buruh di Turki, Ratusan Orang Ditangkap
- Paus Fransiskus Kecam Industri Senjata Ambil Untung dari Kematian
Advertisement
Advertisement