Advertisement
Erick Thohir Izinkan BUMN Angkat Staf Ahli dengan Gaji Rp50 Juta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memperbolehkan direksi BUMN untuk mengangkat staf ahli untuk mendukung tugas mereka dalam menjalankan perusahaan dengan memberikan tujuh syarat utama. Salah satunya gaji yang diberikan dalam bentuk honorarium dengan nilai maksimal Rp50 juta.
Seperti dikutip dari Surat Edaran (SE) Menteri BUMN No. SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara, setidaknya ada tujuh ketentuan yang disetujui oleh Erick.
Advertisement
BACA JUGA : Jadi Menteri BUMN Bikin Erick Thohir Tambah Miskin, Gaji
Pertama, direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli sebanyak-banyaknya lima orang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Pun, selain jabatan direksi dilarang mempekerjakan staf ahli.
Kedua, staf ahli bertugas memberikan analisa dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan berdasarkan penugasan yang diberikan direksi.
Ketiga, penghasilan yang diterima staf ahli berupa honorarium yang ditetapkan oleh direksi dengan besaran maksimal Rp50 juta. Di luar itu, staf ahli tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.
BACA JUGA : Asyik...Subsidi Gaji Pekerja Cair Akhir Agustus
“Keempat, masa jabatan staf ahli paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama satu tahun masa jabatan dengan tidak mengurangi hal direksi untuk memberhentikan sewaktu-waktu,” demikian salah satu potongan SE tersebut, seperti dikutip JIBI/Bisnis, Senin (7/9/2020)
Kelima, Erick juga melarang staf ahli merangkap jabatan, termasuk sebagai staf ahli di BUMN lainnya, direksi atau dewan komisaris atau dewan pengawas di BUMN dan anak usaha BUMN, serta sekretaris dewan komisaris atau dewan pengawas di BUMN dan anak usaha BUMN.
Keenam, direksi BUMN wajib menyampaikan usulan pengangkatan staf ahli secara tertulis kepada Kementerian BUMN yakni Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi guna mendapatkan persetujuan.
BACA JUGA : Erick Thohir Ungkap Alasan Masuknya Petinggi Polri dan TNI
Dan terakhir, SE ini menghapus SE Menteri sebelumnya mengenai larangan mempekerjakan staf ahli, staf khusus, dan/atau sejenisnya, yakni SE 375/MBU.Wk/2011 dan SE 04/MBU/09/2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
- Indonesia Gunakan Pengaruh Agar Deeskalasi Terjadi di Timur Tengah
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
Advertisement
Termasuk Jogja, BMKG Ingatkan Sebagian Besar Wilayah Indonesia Waspada Cuaca Ekstrem
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tertidur 22 Tahun Gunung Ruang Erupsi, Gempa hingga 944 Kali dalam Satu Hari
- Erupsi Gunung Ruang, Bandara Sam Ratulangi Ditutup Sementara
- Kasus Pengemudi Arogan Mengaku Adik Jenderal Kini Diusut Bareskrim
- Tujuh Anggota Kelompok Teroris Ditangkap Densus 88
- Badan Geologi Menyebut Ketinggian Tsunami Akibat Erupsi Gunung Ruang Diprediksi hingga 25 Meter
- KPK Menetapkan Mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Jadi Tersangka Pencucian Uang
- 109.105 Kendaraan Melintas di Tol Jogja-Solo Selama Lebaran, Akses Kini Ditutup Lagi
Advertisement
Advertisement