Advertisement
Soal Dalang Demo Omnibus Law, Mahfud MD & Andi Arief Perang di Twitter
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan dirinya dan menteri lain tak pernah menuding Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai dalang unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mahfud terlibat perang Twitter dengan politikus Partai Demokrat Andi Arief.
Mahfud menegaskan hal itu lewat cuitannya di akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (14/10/2020).
Advertisement
Dia menanggapi cuitan politikus Partai Demokrat Andi Arief yang meminta para menteri yakni Mahfud MD, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan mengklarifikasi tuduhan bahwa SBY, AHY dan Demokrat di belakang demo besar Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Andi mengatakan, bila tidak ada klarifikasi dari para menteri itu, maka tidak ada jaminan ketegangan politik mereda.
Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas. https://t.co/5amxBT9lNd
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) October 13, 2020
Sebelumnya, mantan Ketua Umum sekaligus figur penting di Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini fitnah yang menimpa dirinya bukan dari jajaran menteri seperti Airlangga Hartarto dan Luhut B. Pandjaitan.
Hal itu diungkapkan dalam sebuah video berdurasi 25 menit yang diunggah ke YouTube, Senin (12/10/2020). Video itu berjudul SBY Ngobrol Santai Perkembangan Terkini.
Dia mengatakan, bahwa hubungan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi baik-baik saja.
"Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara. Tanyakan kepada beliau-beliau siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi [unjuk rasa itu]," katanya.
Menurutnya, pemerintah sebagai pengemban amanah, harus melakukan klarifikasi terhadap hoaks yang beredar hingga menyulut unjuk rasa besar setelah pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Joko Pinurbo Meninggal, Kemendikbudristek: Penyair Legendaris Tuai Beragam Penghargaan
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- KPK Tetapkan 2 Tersangka baru Korupdi Proyek Fiktif PT Amarta Karya
- 1.119 WNI Berhasil Dipulangkan ke Tanah Air dari Zona Konflik hingga Bencana Alam
- Pembangunan Rusun ASN di IKN Capai 40 Persen
- Pemerintah Terbitkan Aturan Turunan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan IKN Capai 80 Persen
- Predksi BMKG: Seluruh Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
- Polisi Meninggal Dunia dengan Luka Tembak, Jenazah Korban Ditemukan di Mobil
Advertisement
Advertisement