Advertisement
Satu Bulan Ditugasi Jokowi Tangani Covid-19, Luhut Sebut Ada Ketidaksesuaian Data
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Satu bulan setelah ditugaskan menjadi Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Persoalan mengenai ketidaksesuaian data itu ditemukan Luhut setelah satu bulan ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di beberapa provinsi.
Advertisement
"Saya melihat adanya fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini," kata Luhut melalui media sosial instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (4/11/2020).
Baca juga: Seluruh Guru di Sekolah Diimbau Konsisten Terapkan 3M
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu pun langsung menggelar rapat untuk membahas mengenai persoalan tersebut dengan jajaran Kementerian Kesehatan, Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Group Telkom.
Dalam rapat tersebut, Luhut meminta untuk mengintegrasikan sistem manajemen informasi penanganan pandemi.
"Saya meminta Group Telkom untuk bekerjasama dengan Kemenkes untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data termasuk di dalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR," ujarnya.
Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan segera karena berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini.
Terlebih lagi, Luhut menyatakan Indonesia akan membangun sistem untuk perbaikan manajemen data pasien d Indonesia yang terintegrasi.
Baca juga: Lelang Proyek Infrastruktur di Kulonprogo Dipercepat
"Saya juga sampaikan keinginan saya agar "big data" informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik yang akan dikelola infrastrukturnya secara penuh oleh Kemenkes," kata Luhut.
Luhut juga meminta agar integrasi manajemen kesehatan untuk penanganan Covid-19 ini bisa selesai selambat-lambatnya pada Desember 2020.
"Dengan begini kita sedang mulai mewujudkan reformasi sistem kesehatan di Indonesia, lewat integrasi manajemen data kesehatan berbasis teknologi informasi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Top 7 News Harian Jogja Online, Kamis 2 Mei 2024, Persoalan Sampah di Jogja hingga Peringatan May Day 2024
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
- Bangun Kota Cerdas, Pusat Data IKN Dilengkapi Komputasi Performa Tinggi
- Dampak Korupsi Timah Rp217 Triliun: Ribuan Karyawan 5 Smelter Terkena PHK
Advertisement
Advertisement