Advertisement
JK-Rizal Ramli Berseteru, Ini yang Seharusnya Dilakukan Presiden Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai tidak perlu menanggapi perseteruan Jusuf Kalla dan Rizal Ramli.
“Presiden tak perlu klarifikasi karena tidak terlampau penting. Itu kan cerita masa lalu saja, tak terlampau relevan dibahas. Ga ngefek juga terhadap situasi saat ini,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada JIBI, Minggu (8/11/2020).
Advertisement
Sebelumnya, melalui akun Youtube Karni Ilyas Club, Jusuf Kalla dan Rizal Ramli menyampaikan keterangan yang saling bertolak belakang terkait relasi keduanya.
Kalla menyebut ekonom senior Rizal Ramli tidak diperhitungkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama.
“Waktu zaman Jokowi [periode pertama], [Rizal Ramli] tidak diperhitungkan juga,” kata JK kepada Karni Ilyas.
Bahkan JK menyebutkan, ketika menjadi Menko Perekonomian Rizal Ramli tidak mampu memimpin orang. JK menyebutkan banyak menteri tidak mau hadir saat diundang rapat oleh Rizal Ramli.
“Kalau rapat menko, jarang mau hadir menteri itu di bawah dia. Tidak ada yang hadir kalau dia panggil rapat, hanya dikirim dirjennya saja karena tidak bisa pimpin orang,” jelas JK.
Pernyataan JK tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Rizal Ramli kepada Karni dua pekan sebelumnya.
Rizal menyebut dua orang yang terganggu ketika dirinya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam kabinet periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Tapi memang, ada dua orang yang terganggu. Satu Pak JK, yang biasanya sangat dominan, sangat didengarkan di sidang kabinet, begitu ada saya [di kabinet] bubar, karena Pak Jokowi lebih dengar saya,” kata Rizal Ramli kepada Karni Ilyas, dikutip dari YouTube Karni Ilyas, Jumat (23/10/2020).
Kedua, sambungnya, adalah orang-orang terkait kasus reklamasi teluk Jakarta.
Saat itu, Rizal memutuskan untuk melalukan moratorium karena menurutnya sejumlah peraturan terkait reklamasih masih tumpang tindih.
“Saya waktu itu putuskan karena peraturannya masih tumpang tindih, kita moratorium dulu sembari kita pelajari yang tidak membahayakan go ahead, yang terlalu membahayakan [karena deket power station] dan sebagainya itu kita setop,” ungkap Rizal.
Pengusaha-pengusaha di balik proyek reklamasi tersebut dinilai Rizal merasa terganggu sehingga melakukan berbagai cara untuk melengserkannya dari jabatan Menko Kemaritiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
Advertisement
Tabrak Pohon, Warga Bantul Meninggal Dunia di Jalan Paris-Panggang
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Rangkaian Acara Waisak 2024 di Candi Borobudur, Masyarakat Dapat Menyaksikannya
- Komandan KKB Petrus Pekei Ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz 2024
- Update Kasus Enzy Storia dan Bea Cukai, Penjual Tas Tak Mencantumkan Harga Sebenarnya
- Gunung Semeru Alami 6 Kali Letusan Pagi Ini
- PPP Dukung Khofifah di Pilgub Jawa Timur
- Jumlah Kementerian Bertambah dari 34 Jadi 40, Yusril: Masih Wacana, Belum Resmi
- Mutu Jalan Tol MBZ Dituding Berada di Bawah Standar, Begini Respons Pengelola
Advertisement
Advertisement