Advertisement
Semua Fraksi DPRD Kabupaten Magelang Dorong Pemerataan JPE 2021
Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG—DPRD Kabupaten Magelang berharap pemerintah daerah bisa melanjutkan program Jaringan Pengaman Ekonomi (JPE) di tahun 2021. Program yang dinilai efektif mendorong pergerakan ekonomi masyarakat di tengah pandemi covid-19 saat ini dinilai belum mampu menyentuh seluruh masyarakat pelaku ekonomi.
Ketua Fraksi Amanat Demokrat, Ahmad Sarwo Edi, menuturkan Indonesia sekarang ini masuk ke dalam jurang resesi akibat virus corona. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyebut jika Produk Domstik Bruto (PDB) pada kuartal III tahun 2020 minus 3,49 persen.
Advertisement
”Dengan demikin Indonesia sudah masuk resesi. Dan kami kira (JPE) masih perlu (dianggarkan untuk 2021) dengan kemampuan keuangan yang ada,” tutur Edi belum lama ini.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Magelang mengatakan, usulan tersebut selaras dengan tema APBD tahun 2021 yakni ’Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Ekonomi. Sebab, pemerintah daerah berkewajiban untuk menggerakkan ekonomi berkesejahteraan.
”Kriterianya nanti harus diperketat. Jangan sampai masyarakat memperoleh bantuan ganda,” katanya.
”Artinya, meraka yang sudah mendapat bantuan dari pusat, dapat lagi. Harus ada pemerataan. Saya kira Pemerintah Kabupaten Magelang harus betul-betul selektif,” imbuh dia.
Hal senada juga diutarakan anggota Fraksi PKB, Mahfud, dimana fraksi sepakat jika program bantuan stimulus juga diberikan tahun 2021. Pasalnya, Kabupaten Magelang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 juta orang dengan jumlah usahawan yang tidak sedikit.
Mahfud juga mengungkapkan, dari sekian kuota yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif dinilai belum mampu menyelesaikan semua. Sementara ini, bantuan stimulus tersebut hanya bisa mengover beberapa ribu orang.
”Pedagang kecil dan keliling juga banyak. UKM juga banyak. Dan semuanya in, kan, belum terkaver. Saya pikir masih rasional dan layak JPE masih diprogramkan untuk 2021,” ungkapnya.
Mahfud menyampaikan JPE melalui bantuan stimulus saat ini masih dalam tahap proses ferivikasi. Sehingga bantuan tersebut belum bisa dirasakan dan terlihat dampaknya.
”Barangkali bisa dilihat mulai bulan desember atau memasuki 2021,” ucapnya.
Bantuan-bantuan yang diterima masyarakat utamanya melalui stimulus ini, paling tidak dapat menggairahkan kegiatan usahanya yang sempat terhenti. Harapannya, program bantuan stimulus yang telah diprograman oleh Bupati Magelang Zaenal Arifin bisa memberikan sebuah letupan ekonomi yang bisa untuk mempertahankan kelangsungan hidup.
”Paling tidak ketika usahanya berjalan, perputaran ekonomi di magelang dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat,” urainya.
Sementara itu, Mansur Efendi mewakili Fraksi PPP mengharapkan perlunya JPE tahun depan. Utamanya pasca-pansus Kebijakan Umum Anggaran Dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPS) untuk APBD 2021 untuk bisa dianggarkan kembali.
Mansur berpendapat, pandemi Covid yang menyerang sejak Maret memukul tananan ekonomi masyarakat. Sehingga ketika pemerintah hadir memberikan JPE sangatlah tepat untuk merabuk perekonomian untuk bangkit kembali.
Namun demikian, anggaran yang digelontorkan senilai Rp30 miliar saat ini dinilai belum mampu menyentuh seluruh pelaku ekonomi di Kabupaten Magelang. Ia berasumsi, jika anggaran tersebut dibagi rata untuk hampir 36 ribu proposal, maka tiap penerima manfaat hanya akan memperoleh Rp800 ribu.
Sementara sesuai petunjuk teknis, penerima manfaat stimulus kategori individu memperoleh maksimal Rp10 juta atau kelompok Rp25 juta. ”Jadi ini masih banyak sekali yang belum tersentuh JPE. Jadi kami Fraksi PPP masih mengharapkan perlunya dianggarkannya kembali sehingga bisa menyentuh yang belum menerima bantuan,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Magelang mengucurkan anggaran Rp30 miliar sebagai bantuan stimulus ekonomi bagi pengelola UMKM terdampak covid. Animo masyarakat sangat luar biasa. Total sebanyak 35.936 proposal berbagai bidang usaha di sembilan bidang seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, transportasi dan kebudayaan diajukan ke pemkab. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Orang Tua Harus Miliki Bekal untuk Mendidik Anak di Era Digital
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
- Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
Advertisement
Advertisement