Advertisement
Muhammadiyah Desak Presiden Bentuk Tim Independen Ungkap Penembakan 6 Anggota FPI
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pengurus Pusat Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk mengungkap fakta atas dugaan penembakan polisi terhadap enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang terjadi pada Senin (7/12/2020) dini hari.
Pimpinan Pusat Bidang Hukum dan HAM dan Kebijakan Publik Busyro Muqqodas, meminta agar Presiden Joko Widodo tidak hanya mengambil sikap yang minimalis dan formalistik. “Presiden sebagai panglima tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu membentuk satu tim independen yang terdiri dari berbagai pihak,” kata Busyro Muqqodas yang melakukan konferensi pers secara daring dari Yogyakarta pada Selasa (8/12/2020).
Advertisement
Berbagai unsur yang dimaksud seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, unsur masyarakat, serta unsur profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia.
Tim independen nantinya bertugas mengungkap penerapan prosedur penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus FPI. Usaha ini agar masyarakat memperoleh keterbukaan informasi, bukan hanya dari satu pihak seperti kepolisian. “Ada proses yang menunjukan keterbukaan dan kejujuran,” kata Busyro.
Muhammadiyah juga menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya dalam proses penjelasan peristiwa kematian enam anggota FPI oleh pihak kepolisian. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapat peran dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan. Kejadian ini mengartikan bahwa TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utamanya.
Tidak berhenti pada kasus penembakan anggota FPI, tim independen juga perlu mengungkap peristiwa penembakan lain seperti kasus Pendeta Yeremias Zanambani di Papua dan kematian Qidam di Poso. Kematian korban tersebut terjadi tanpa melalui proses hukum.
Busyro juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan isu lainnya. Walaupun kasus penembakan anggota FPI perlu diusut dengan tuntas, banyak agenda lain yang perlu perhatian seperti korupsi. “Jangan sampai lengah dengan agenda besar yag lain seperti korupsi yang memiskinkan dan mematikan rakyat,” kata Busyro.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tiga Ribu Lebih WNI Terjerat Online Scam Sejak 2021
- 66 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Dua Rutan Dinonaktifkan
- Kerusakan Akibat Gempa Garut Terjadi di Empat Kabupaten, Terparah Bandung
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
Advertisement
PDIP Sleman Buka Penjaringan Calon untuk Pilkada 2024, Ini Kriterianya
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gunung Ibu Pulau Halmahera Meletus, Abu Vulkanik Setinggi 3,5 Kilometer
- Cegah Tawuran, Polisi Bubarkan Pemuda Nongkrong
- Prediksi BMKG: Sejumlah Kota Besar Turun Hujan Hari Ini
- Pusat Riset dan Start Up Dibangun di IKN, Libatkan Stanford University
- Tol Cipularang dan Padaleunyi Dipastikan Aman usai Gempa Garut
- 25 Rumah dan 1 Rumah Sakit Rusak Dampak Gempa Garut
- Hujan Lebat dan Banjir Tewaskan 76 Orang di Kenya
Advertisement
Advertisement