Advertisement
Dosen UGM Kritik Pemerintah soal Larangan Mengakses Konten FPI
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Kebijakan pemerintah terkait larangan masyarakat mengakses konten terkait FPI dikritik pakar dari UGM.
Pengamat Sosial UGM, Hempri Suryatno menilai keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat yang salah satunya melarang masyarakat mengakses konten website dan medsos FPI dinilai berlebihan. Aturan itu harus disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat.
Advertisement
“Saya hanya khawatir justru bisa kontraproduktif bagi pemerintah sendiri,” kata Hempri, Jumat (1/1/2021).
Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan maklumat mengenai larangan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI).
Hal itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ada lima isi maklumat itu. Satu di antarnya berisi masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.
Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian. “Harusnya aturan itu terlebih didahulu disosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” katanya.
Menurut Hempri, yang lebih penting dilakukan yakni dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan kehati-hatian. Termasuk yang diamati bukan hanya FPI, tetapi organisasi atau gerakan lain yang ingin mengganti Pancasila juga harus diawali dan dibubarkan.
“Jangan sampai nantinya ada pihak yang kontra justru menguatkan dan menganggap pemerintah cenderung bersikap otoriter,” papar Dosen Departeman Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) Fisipol UGM itu.
Hempri menambahkan untuk pembubaran FPI sendiri sudah tepat, namun dalam mengawal pembubaran prinsip humanisme tetap harus dikedepankan. “Pertarungan wacana dalam soal FPI ini kan masih terus berlangsung sehingga jangan sampai ada salah langkah yg diambil oleh pemerintah yg justru bisa berakibat blunder,” ungkapnya
Artikel ini telah tayang di yogya.inews.id dengan judul "Akademisi UGM: Maklumat Kapolri Berlebihan, Pembubaran FPI Harus Humanis"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : iNews.id
Berita Lainnya
- Refleksi Kepemimpinan Walkot Madiun: Perkuat Ekonomi dari Sektor Wisata & UMKM
- Ayo Nobar! Videotron Susu Murni Boyolali bakal Putar Semifinal Piala Asia U-23
- PDIP Sukoharjo Segera Buka Pendaftaran Cabup-Cawabup, Ini Jadwalnya
- PBB Sebut Butuh 14 Tahun untuk Membersihkan 37 Juta Ton Reruntuhan di Gaza
Berita Pilihan
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Predksi BMKG: Seluruh Wilayah Indonesia Hujan Lebat Hari Ini
- Raja Charles III Kembali Jalani Tugas Setelah Pengobatan Kanker
- Merapat ke Prabowo-Gibran, Surya Paloh Mengaku Belum Dapat Tawaran Kursi Menteri
- Presiden PKS Ahmad Syaikhu Diusulkan Jadi Cagub DKI Jakarta
- Buruan Beli! Harga Tiket MotoGP Diskon 50 Persen
- Gempa Magnitudo 4,7 Guncang Boalemo Gorontalo
- PBB Sebut Butuh 14 Tahun Bersihkan Puing di Gaza Imbas Agresi Israel
Advertisement
Advertisement