Advertisement
Kemendikbud Serahkan Pembukaan Sekolah Tatap Muka kepada Pemda
Sejumlah orang tua murid menunggu anaknya saat bersekolah pada hari pertama tahun ajaran baru di SD Negeri 1 Praja Taman Sari di Desa Wonuamonapa, Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin (13/7/2020). - Antara/Jojon
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan pembukaan sekolah pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 tetap diserahkan kepada pemerintah daerah.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
Advertisement
SKB tersebut berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.
SKB diumumkan pada 20 November 2020.
Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Na’im menegaskan pemberian izin pelaksanaan PTM di satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai kewenangannya.
“Pemberian izin PTM juga dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah provinsi, kabupaten, kota atau bertahap per wilayah kecamatan, desa, kelurahan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang paling memahami kebutuhan dan kapasitas wilayah masing-masing memiliki kewenangan penuh untuk mengambil kebijakan,” kata Ainun melalui keterangan tertulis, Minggu (3/1/2020).
Menurut Ainun, keputusan membuka sekolah harus mendapat persetujuan bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pihak sekolah dan komite sekolah yang merupakan perwakilan para orangtua murid.
“PTM sifatnya diperbolehkan tidak diwajibkan, sehingga keputusan akhir tetap ada di orang tua. Jika orang tua belum nyaman maka siswa dapat melanjutkan proses belajar dari rumah,” tuturnya.
Selanjutnya, dia meminta, sekolah yang telah dibuka wajib memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan serta menerapkan protokol ketat. Misalkan, jumlah siswa yang hadir dalam satu sesi kelas hanya boleh 50 persen
“Satuan pendidikan diminta memberlakukan rotasi untuk mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kepada Presiden Terpilih Prabowo, Luhut Berpesan Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
Advertisement
Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
Advertisement
Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
Advertisement
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Penetapan Anggota DPRD Kulonprogo Terpilih Ditunda, Sengketa di MK Jadi Penyebabnya
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
Advertisement
Advertisement
