Advertisement
Menkes Minta Saran Muhammadiyah untuk Penanganan Covid-19 & Vaksin
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah membahas penanganan pandemi dan vaksin Covid-19. Dalam kunjungan tersebut, Menkes meminta masukan kepada Muhammadiyah terkait penanganan Covid-19 yang juga berkaitan dengan vaksin.
“Tugas menangani Covid-19 ini cukup berat, dan tidak cukup dapat dilakukan secara ekslusif oleh Kemenkes, harus inklusif bekerjasama dengan lembaga dan organisasi lain,” kata Menkes melalui keterangan resmi dikutip Rabu (6/1/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Penerima Vaksin Kota Jogja Masih Divalidasi
Menurutnya, pendekatan pencegahan Covid-19 tidak cukup hanya dengan program, namun juga harus diikuti dengan gerakan.
“Maka dengan kerendahan hati kami [Kemenkes] tidak mampu menangani Covid-19 ini sendirian, dan membutuhkan bantuan organisasi lainnya, secara khusus dengan Muhammadiyah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi menyebutkan bahwa Muhammadiyah memiliki dua hal penting dalam penanganan pandemi. Kelebihan tersebut secara tidak langsung ikut membantu kerja-kerja Kemenkes.
Pertama, organisasi itu memiliki tenaga kesehatan yang besar. Muhammadiyah, kata Budi, berperan dalam sektor kesehatan yang cukup dalam dan luas. Kedua, Muhammadiyah memiliki kekuatan dalam pendekatan sosial kultural.
BACA JUGA : 26.800 Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Jogja
Budi mengungkapkan dalam menangani Covid-19 tidak cukup hanya dengan pendekatan medis dan vaksin, tapi juga harus ada perubahan perilaku manusia.
“Karena protokol kesehatan saat ini sudah berbeda dan untuk mengubah perilaku ini diperlukan peran Muhammadiyah yang secara de facto dilihat oleh masyarakat. Saya rasa Muhammadiyah bisa membantu mensosialiasikan perubahan perilaku ini secara luas kepada masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhamamdiyah Haedar Nashir mengatakan dalam menangani Covid-19 ini dibutuhkan fungsi manajerial dengan kebijakan dan langkah progresif.
“Terkait pandemi ini Muhammadiyah telah bergerak all out melalui MCCC, Aisyiyah, dan semua organ persyarikatan sampai bawah baik dalam gerak keagamaan maupun kesehatan,” terangnya.
BACA JUGA : Begini Alur Penyimpanan dan Pengiriman Vaksin Covid-19
Muhammadiyah, lanjutnya, dalam mengambil keputusan selalu berpijak pada temuan ilmiah dari pakar epidemologi dan kesehatan, selain dari aspek keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Rute Bus Trans Jogja ke Sejumlah Kampus dan Lokasi Wisata, Jangan Salah Pilih
Advertisement
Peringati Hari Pendidikan Nasional dengan Mengunjungi Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Komisaris HAM PBB Prihatin dengan Sikap Polisi AS yang Membubarkan Aksi Mahasiswa Pro Palestina
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Aksi Buruh 1 Mei: Masyarakat Diminat Hindari Kawasan Monas Jakarta
- Prihatin Atas Temuan Kuburan Maasa di Gaza, Sekjen PBB Minta Operasi militer di Rafah Dihentikan
- Pendiri Sriwijaya Air Hendry Lie Terlibat Korupsi Timah Rp217 Triliun, Begini Respons Manajemen
- Di Jakarta Ada Aksi Buruh 1 Mei, Jokowi Pilih ke NTB
- Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja
Advertisement
Advertisement