Advertisement
Jokowi Sebut PPKM Tak Efektif, Ini Respons Epidemiolog
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Epidemolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali tidak berdampak pada penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.
Pandu mengatakan kebijakan tersebut tidak efektif karena tidak didukung dengan implementasi yang tegas di lapangan. Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah perlu mengkaji lagi kebijakan tersebut.
Advertisement
BACA JUGA : Epidemiolog UGM Sebut PPKM Tak Efektif Kendalikan Covid
"PPKM tak berdampak. Kebijakan yg tidak tegas dalam implementasi & tujuan objektifnya. Peningkatan kasus sudah tidak bisa ditekan dengan kebijakan setengah hati," ujar Pandu melalui akun media sosial twitter @drpriono1, Senin (1/2/2021).
Lebih lanjut, Pandu mengungkapkan saat ini lingkaran penularan Covid-19 kian mengerucut ke lingkungan terkecil seperti klaster keluarga. Pemerintah pun diminta untuk lebih memperhatikan fenomena tersebut.
"Lingkaran Penularan kian mengerucut ke lingkungan terkecil, keluarga, aktivitas jejaring aktivitas masyarakat. @Jokowi," ujarnya.
PPKM tak berdampak. Kebijakan yg tidak tegas dalam implementasi & tujuan objektifnya. Peningkatan kasus sudah tidak bisa ditekan dg kebijakan setengah hati. Lingkaran Penularan kian mengerucut ke lingkungan terkecil, keluarga, aktivitas jejaring aktivitas masyarakat. @jokowi pic.twitter.com/c299LlJrWu
— Juru Wabah (@drpriono1) January 31, 2021
Sementara itu, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif karena kasus Covid-19 di Tanah Air masih terus meningkat.
“[PPKM] ini tidak efektif, kita harus ngomong apa adanya. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi Covidnya tetap naik," kata Jokowi seperti dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
BACA JUGA : Perpanjangan PPKM Jawa-Bali Dinilai Tidak Efektif
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan esensi dari kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di tengah pandemi saat ini ialah mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kecelakaan Maut Bus Pengangkut Rombongan SMK Depok di Subang Diduga Rem Blong
- Bus Rombongan SMK Depok Kecelakaan, Sejumlah Korban Meninggal Dibawa ke RSUD Subang
- 13 Bandara Disiapkan Jadi Embarkasi dan Debarkasi Haji
- Kata Rektor Paramadina Soal Kemungkinan Duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta 2024
- Viral ASI Perah Jadi Bubuk, IDAI Sebut Ada Risiko Kontaminasi
Advertisement
Top 7 News Harianjogja.com Minggu 12 Mei 2024: Kecelakaan Maut Bus Pariwisata, Kantong Parkir Resmi, Pekerja Tewas Diterkam Harimau
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 213.079 Jemaah Calon Haji Sudah Kantongi Visa, Siap Diberangkatkan 12 Mei 2024
- Aktivitas Kegempaan Gunung Slamet di Jawa Tengah Meningkat
- Indonesia Kutuk Israel Usai Bakar Markas UNRWA di Yerusalem
- 143 Negara Mendukung Palestina jadi Anggota Penuh PBB, 9 Menolak dan 25 Abstain
- AS Umumkan Paket Bantuan Rudal Senilai Rp6,42 Triliun untuk Ukraina
- Kronologi Baku Tembak TNI Polri dengan Separatis Papua
- Duet Anies-Ahok di Pilkada DKI 2024 Bisa Jadi Momentum Hapus Polarisasi
Advertisement
Advertisement