Advertisement
AS Akan Mulai Vaksinasi Covid-19, Penduduk AS Diutamakan
Advertisement
Harianjogja.com, WASHINGTON, D.C- Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan Pemerintah Amerika Serikat akan pertama kali memberikan vaksin COVID-19 kepada penduduk AS, tapi kelebihannya akan dibagikan ke dunia. Sebelumnya, pada Rabu (10/3/2021), Biden mengumumkan rencana untuk mendapatkan tambahan 100 juta dosis.
"Kami akan memulai dan memastikan warga Amerika diurus terlebih dahulu, tapi kami kemudian akan mencoba membantu seluruh dunia," kata Biden kepada wartawan menyusul pengumuman sebelumnya untuk mengamankan lebih banyak vaksin dengan kepala eksekutif dari Johnson & Johnson dan Merck.
Advertisement
"Jika kami memiliki surplus, kami akan membagikan kelebihan itu ke seluruh dunia," kata Biden, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menyediakan empat miliar dolar (Rp57,3 triliun) kepada inisiatif global COVAX untuk mendistribusikan vaksin di negara-negara berkembang.
Presiden asal Partai Demokrat itu mengatakan bahwa jelaslah pandemi tidak akan berakhir sampai pandemi ini berakhir di mana-mana.
"Kita pada akhirnya tidak akan aman, sampai dunia aman," katanya.
Baca juga: Saat Luhut dan Anies Tertawa Bersama, Bahas Apa?
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Biden sangat fokus pada perluasan vaksinasi global, tapi pemerintah AS mendorong untuk terlebih dahulu memastikan dosis yang cukup bagi orang-orang di Amerika Serikat yang ingin mendapatkan vaksin.
Dia mengatakan Biden sedang mendiskusikan kebutuhan untuk memastikan vaksin sampai ke negara berkembang dengan mitra-mitranya, tetapi tidak memberikan keterangan rinci.
Baca juga: 3.000 ASN di Sleman Divaksin Dalam Tiga Hari
Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang lebih kaya pada Rabu memblokir dorongan oleh lebih dari 80 negara berkembang untuk mencabut hak paten --agar produksi vaksin COVID-19 bisa ditingkatkan bagi negara-negara miskin.
Afrika Selatan dan India memimpin dorongan bahwa aturan perjanjian dagang WTO mengenai kekayaan intelektual diabaikan sementara, sebuah langkah yang dapat memungkinkan produsen generik atau lainnya untuk membuat lebih banyak vaksin.
Negara-negara Barat berpendapat bahwa melindungi hak kekayaan intelektual mendorong penelitian dan inovasi, dan menangguhkan hak tersebut tidak akan mengakibatkan lonjakan pasokan vaksin secara tiba-tiba.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
- Tidak Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg, 2 Pemohon Dianggap MK Tidak Serius
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Rabu 1 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu Jogja
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Pengusaha Sumbangkan Rp27 Miliar untuk Timnas Indonesia
- Dedi Mulyadi Siap Maju di Pilgub Jabar 2024
- PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ini Kriterianya
- PKB dan Nasdem Gabung Koalisi Prabowo, Bagaimana Pembagian Jatah Kursi Menteri Prabowo-Gibran?
- Gunung Ruang Naik ke Level Awas, Masyarakat Diimbau Evakuasi
- Bali Dituding Kelebihan Turis, Kemenparekraf Membantah
- Tak Semua Harus Dirangkul, Prabowo Diminta Sisakan 2 Partai Agar Bisa Jadi Oposisi
Advertisement
Advertisement