Advertisement
15 Anggota DK PBB Sepakat Kekuasaan di Myamar Kembali ke Pemerintahan Sipil
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya mencapai suara bulat terkait kisruh di Negara Myanmar. DK PBB menyerukan pengembalian kekuasaan ke pemerintahan sipil yang dikudeta militer di Myanmar dan mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa selain menyerukan 'pengekangan aksi militer secara penuh'.
Pernyataan itu disetujui oleh seluruh atau 15 anggota DK PBB, termasuk negara tetangga Myanmar dan China. Melalui pertemuan virtual yang sangat singkat, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield yang menjadi presiden DK PBB, mengumumkan bahwa pernyataan itu telah disepakati seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (11/3/2021).
Advertisement
Pernyataan itu merupakan satu langkah di bawah resolusi tetapi menjadi bagian dari catatan resmi badan paling kuat PBB. Kesepakatan yang dirancang Inggris itu menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang telah ditahan sejak penggulingan mereka dalam kudeta militer 1 Februari.
Baca juga: Sejumlah Negara Tak Sepakat Soal Kudeta, DK PBB Hanya Bisa Kutuk Kekerasan di Myanmar
DK PBB mendukung transisi demokrasi negara. "Dan menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum", menurut bunyi pernyataan itu.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anggota dewan harus berbicara dalam satu suara. Dia juga menyatakan bahwa sekarang saatnya untuk de-eskalasi, diplomasi dan dialog.
Baca juga: AS Akan Mulai Vaksinasi Covid-19, Penduduk AS Diutamakan
Thomas-Greenfield juga menekankan bahwa semua anggota dewan berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa damai.
"Kami memuji keberanian dan tekad mereka dalam menghadapi serangan brutal yang terus-menerus oleh militer dan pasukan keamanan," katanya dalam sebuah pernyataan.
Menurutnya, Amerika Serikat akan terus bekerja dengan koalisi mitra internasional yang luas untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta di Myanmar dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, dan akan bekerja untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Letusan Gunung Ibu Ciptakan Fenomena Unik karena Memicu Badai Petir Vulkanik
- Tingkatkan Cadangan Emas hingga Rp80 Triliun, Pengelola Tambang Gosowong Lakukan Efisiensi
- 1,4 Miliar Penduduk India Terancam Cuaca Panas Ekstrem
- Jemaah Calon Haji Dilarang Membentangkan Spanduk dan Bendera di Tanah Suci
- Liga Arab Serukan Pengerahan Pasukan Perdamaian PBB di Palestina
Advertisement
Advertisement
Hotel Mewah di Istanbul Turki Ternyata Bekas Penjara yang Dibangun Seabad Lalu
Advertisement
Berita Populer
- Rangkaian Acara Waisak 2024 di Candi Borobudur, Masyarakat Dapat Menyaksikannya
- Komandan KKB Petrus Pekei Ditangkap Satgas Operasi Damai Cartenz 2024
- Update Kasus Enzy Storia dan Bea Cukai, Penjual Tas Tak Mencantumkan Harga Sebenarnya
- Gunung Semeru Alami 6 Kali Letusan Pagi Ini
- PPP Dukung Khofifah di Pilgub Jawa Timur
- Jumlah Kementerian Bertambah dari 34 Jadi 40, Yusril: Masih Wacana, Belum Resmi
- Mutu Jalan Tol MBZ Dituding Berada di Bawah Standar, Begini Respons Pengelola
Advertisement
Advertisement