Advertisement
Serikat Buruh Sebut Aturan THR 2021 Picu Ketidakpastian, Ini Alasannya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – SE No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada 2021 yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan dinilai menimbulkan ketidakpastian.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021.
Advertisement
Menurutnya, aturan tersebut dinilai sangat sulit dilaksanakan bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR akibat belum kondusifnya situasi perusahaan.
"Saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid 19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 sebelum hari raya. Ini sangat membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh perusahaan," ujar Timboel dalam siaran pers, Senin (12/4/2021).
Menurutnya, ketentuan tersebut tidak membuka ruang perusahaan yang tidak mampu untuk mencicil karena waktu yang disediakan sangat pendek.
Kewajiban pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, lanjutnya, akan menjadi masalah bagi buruh. Sebab, bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh perusahaan praktis tidak banyak hal yang bisa dilakukan lantaran manajemen dan pekerja sudah libur.
Dana THR disebut berpotensi tidak bisa dibelanjakan karena durasi menjelang Lebaran yang pendek. Alhasil, harapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto agar dana THR segera dikucurkan untuk mendukung konsumsi masyarakat menjadi tidak tercapai.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mewajibkan perusahaan-perusahaan di Tanah Air agar membayarkan THR 2021 secara penuh kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari H, dengan opsi penyesuaian bagi yang tidak mampu melalui perundingan secara bipartit.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bagi perusahaan yang melakukan perundingan secara bipartit, pemerintah memberikan waktu hingga h-1 sebelum lebaran untuk melakukan pembayaran dan memberikan sebelumnya laporan terkait kepada pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement