Advertisement
Sri Mulyani Sebut Korupsi Menghambat Indonesia Jadi Negara Bermartabat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut korupsi akan menghambat usaha Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, bermartabat, dan memiliki tingkat kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.
"Mencegah dan membangun sistem yang antikoruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi berpendapatan tinggi, bermartabat dan memiliki kesejahteraan yang adil," katanya dalam Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Suap Pajak Masih Ada, Sri Mulyani: Orang Kemenkeu Tidak
Sri Mulyani menuturkan, bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan dan law enforcement yang tegas serta kredibel, namun juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi.
"Itu karena tata kelola dan integritas adalah pondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa," ujarnya.
Tak hanya itu, dia menegaskan berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan melainkan juga membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.
Ditegaskan, pemangku kepentingan memiliki andil yang penting dalam membangun sebuah integritas kejujuran serta menciptakan sistem yang bisa mendeteksi sejak dini mengenai adanya indikasi tindakan koruptif.
Menurut Sri Mulyani, keberadaan tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang memiliki tiga fokus meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi menjadi langkah penting.
"Ketiga fokus tersebut begitu penting dan telah dijabarkan dalam aksi-aksi pencegahan korupsi dan dilaksanakan oleh seluruh kementerian/lembaga yang memang memiliki tanggung jawab di tiga hal itu," jelasnya.
BACA JUGA : Pejabat BUMN Korupsi, Sri Mulyani: Itu Pengkhianatan
Sri Mulyani juga mengatakan, bahwa dari sisi Kementerian Keuangan terus melakukan pengawalan dan pengembangan berbagai aksi untuk mencegah korupsi melalui perbaikan regulasi dan kebijakan.
Ia mencontohkan upaya tersebut dilakukan melalui integrasi kuota impor dengan memanfaatkan data importasi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pengawasan.
"Kepatuhannya juga kami terus melakukan reformasi di bidang logistik nasional untuk meningkatkan kinerja sistem logistik Indonesia agar semakin kompetitif dan tertata kelolanya,” ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya dari sisi belanja, Kemenkeu berupaya mencegah korupsi melalui perencanaan penganggaran terutama dalam pengadaan barang dan jasa dengan landasan tata kelola yang baik, transparan serta akuntabel.
Dijelaskan, pihaknya melakukan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar dapat terpantau secara transparan.
"Dengan teknologi digital kita berharap interaksi antara birokrasi dengan para stakeholder bisa dilakukan secara jauh lebih pasti, profesional, transparan dan tidak koruptif," tegas Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
Advertisement
Wacana Kerja Sama Pengembangan Padi Indonesia dan China di Kalteng Harus Memerhatikan Sejumlah Aspek
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
- BPS Ungkap 7,2 Juta Warga Indonesia Tidak Punya Pekerjaan
- Sidang Eks Menteri Pertanian SYL, KPK Bawa 4 Saksi dari Kementan
Advertisement
Advertisement