Advertisement
Bappenas: Ibu Kota Negara di Kaltim adalah Kota Dunia untuk Semua
Advertisement
Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah menyebut akan membangun ibu kota negara (IKN) kelas dunia untuk semua. Oleh karena itu, pemerintah menampung semua masukan terhadap konstruksi di ibu kota baru yang berlokasi Kalimantan Timur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.
Advertisement
"Ibu kota yang akan kita bangun adalah kota dunia untuk semua. Maka adalah wajar kalau semua orang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi sekecil apa pun termasuk gagasan-gagasannya," ujarnya pada Kamis (15/4/2021).
Dia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menegaskan akan terbuka dengan semua gagasan atau usulan yang disampaikan secara baik dan konstruktif untuk membangun IKN.
Kabar terbaru, pemerintah menerima masukan dari para asosiasi ahli profesi konstruksi. Tujuh asosiasi profesi yang menghadap Presiden adalah Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota, Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia, Ikatan Ahli Arsitektur Lanskap Indonesia, Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia, Green Building Council Indonesia, dan Persatuan Insinyur Indonesia.
Baca juga: Anggota DPR Bocorkan Menteri yang Akan Dicopot Jokowi
"Jadi, bapak Presiden telah mendengar dengan seksama seluruh masukan itu untuk dijadikan pertimbangan, bahkan bapak Presiden mengundang para ahli ini untuk ikut serta duduk di badan otorita Ibu Kota apabila nanti sudah terbentuk."
"Setidak-tidaknya bisa memberikan rekomendasi tentang segala hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ibu kota negara," lanjut Suharso.
Hendricus Andy Simamarta, perwakilan Ikatan Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota Indonesia, mengharapkan pemerintah menciptakan ketersambungan antara rencana yang bersifat makro hingga ke level mikro atau pada tataran bangunan.
"Dengan demikian, visi yang sudah disampaikan oleh Presiden betul-betul bisa diterjemahkan ke dalam proses konstruksi yang memenuhi standar pembangunan," ujarnya.
Dia juga berharap agar IKN menjadi contoh dunia internasional dengan pembangunan mengedepankan alam dan hutan hujan tropis yang telah dimiliki serta berpihak kepada masyarakat lokal.
Pihaknya mendukung proses cepat untuk menjadikan Indonesia maju. Akan tetapi, dia mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa. Dia berharap seluruh lapisan dapat menghadirkan IKN yang dicintai.
"Kami juga menekankan pentingnya proses yang betul-betul terukur dalam menghadirkan implementasi dari rencana yang sudah disiapkan pemerintah," kata Simarmata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
- Prakiraan Cuaca Klaten Sabtu 27 April: Pagi Cerah Berawan, Sore Hujan
- Bersahabat! Tidak Ada Hujan di Wonogiri pada Prakiraan Cuaca Sabtu 27 April
- Garuda Selangkah Lagi Menuju Paris, Ini Fakta tentang Olimpiade Melbourne 1956
- Satu Kemenangan Lagi menuju Olimpiade Paris, STY: Percayai Saya, Ikuti Saya!
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Sabtu 27 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement