Advertisement
Apa yang Salah dengan Impor Beras? Begini Penjelasan Erick Thohir
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menilai impor beras adalah masalah yang terkait dengan kebijakan dan kondisi belum adanya program satu data nasional.
"Itu yang salah [impor beras]. Itu yang harus kita ubah. Bukan [kualitas], tapi karena kebijakan. Antara impor dan produksi tidak pernah dijadikan satu titik," ujar Erick dalam wawancara di salah satu media sosial dengan Deddy Corbuzier di Jakarta, Selasa (1/6/2021).
Advertisement
Menurut Erick, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, bahwa data di Indonesia tidak pernah menjadi satu. Dengan demikian program satu data nasional harus terwujud.
BACA JUGA : Pemerintah Hobi Impor Beras, Petani di Sleman Merana
"Kalau program ini tidak diwujudkan, semuanya akan menjadi tidak jelas atau grey area," kata Menteri BUMN tersebut.
Erick mencontohkan soal pupuk yang mana saat ini sekitar 53 persen atau 57 persen pupuk itu sudah nonsubsidi. Hanya 43 persen atau 47 persen pupuk yang subsidi.
Namun, subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebesar Rp19 triliun naik menjadi Rp33 triliun. Secara teori, kata Menteri BUMN itu, kalau pasarnya menyusut, maka subsidi harusnya semakin kecil.
"Dengan digitalisasi, dengan satu data nasional ini kesempatan bagi Indonesia. Ini yang harus kita perbaiki. Dan waktunya tidak panjang, kalau dalam 3-5 tahun ke depan kita tidak mengubah hal tersebut, terlambat kita," ujar Erick Thohir.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Keberadaan aturan data ini bertujuan agar pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta mudah diakses.
BACA JUGA : Mahasiswa di Jogja Gelar Demonstrasi Tolak Beras Impor
Data yang tersedia termasuk pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, industri, pariwisata, hingga reformasi birokrasi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut Satu Data Indonesia (SDI) juga akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Covid-19 pada 2021.
Alasannya, SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Sleman Siapkan Kalender Event untuk Dongkrak Kunjungan Wisatawan, Ini Jadwal Bulan Mei 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bos Microsoft Satya Nadella Kunjungi Indonesia Bawa Investasi Rp28 Triliun, Ini Peruntukannya
- Daftar Terbaru 17 Bandara Internasional di Indonesia
- Dugaan Korupsi Investasi Fiktif di Taspen Capai Rp1 Triliun, KPK Mencekal Sejumlah Pejabat
- Larang Umrah Backpacker, Menteri Haji Saudi Tegaskan Penggunaan Visa Resmi
- Peringatan May Day, Ini Kata-kata Ucapan Hari Buruh 2024 dalam Bahasa Indonesia dan Inggris
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Gim Free Fire Ada Unsur Kekerasan, Kominfo Minta Pertimbangan KPAI Terkait Wacana Pemblokiran
Advertisement
Advertisement