Advertisement
Mahfud MD Mengaku Tak Bisa Tangani KPK, Begini Respons Politikus Demokrat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengkritisi pernyataan Mahfud MD bahwa sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) tak bisa berbuat apa pun terkait skandal yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau," ujarnya melalui Twitter, Minggu (6/6/2021).
Advertisement
Pernyataan Prof @mohmahfudmd bahwa pro KPK dan tidak berdaya menghadapi TWK, menurut saya hal yang tidak mungkin. Karena kewenangan Prof sangat besar sesungguhnya. Masih ada opsi sebenernya kalau kita mau.
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021
Andi juga menilai bahwa pandangan masyarakat terhadap pemerintah sudah negatif, tak mau dan tak bisa dikritik.
"Mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu," imbuhnya.
Pasti Pak Prof @mohmahfudmd mengetahui pandangan luas masyarakat bahwa pemerintahan sekarang mau menang sendiri, anti kritik/demokrasi, merasa bisa atasi persoalan bangsa sendiri dll. Di akhir kekuasaan Pak Jokowi harusnya makin membuka diri, bukan membalik argumen sisa lalu.
— andi arief (@Andiarief__) June 5, 2021
Sebelumnya, Mahfud mengaku tak bisa berbuat banyak dalam hal skandal yang terjadi belakangan, terkait pemecatan 51 pegawai KPK yang dinilai berintegritas. Dia mengatakan keputusan pemecatan itu tak terletak hanya di pemerintah saja, tapi juga melibatkan DPR, partai politik, hingga civil society yang saat ini dia nilai tengah terpecah.
Namun, Mahfud menegaskan dirinya tetap pro pada KPK. Dia juga mencari masukan dari akademisi terkait langkah terbaik bagi KPK ke depan.
"Kalau kita mau demokrasi ya seperti itu. Demokrasi yang sekarang itu elitnya oligarkis, bawahnya liar, elitnya oligarkis rakyatnya liar. Gak ada yang al madinah al fadilah, negara yang sempurna," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Kinerja Buruk, Belasan Anggota Panwascam Pemilu 2024 Dicoret Dari Pengawas Pilkada Sleman
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Menko Airlangga Isi Kuliah Tamu di LSE: Indonesia On-Track Capai Visi Indonesia Emas 2045
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Airlangga Bertemu Sekjen Cormann, Tegaskan Komitmen Percepat Proses Keanggotaan Indonesia.
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
Advertisement
Advertisement