Advertisement
Forum Pemred Kirim Surat ke Jokowi agar Covid Terkendali
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul pertumbuhan kasus positif Covid-19 yang tidak terkendali dalam beberapa pekan terakhir.
Forum Pemred telah membentuk tim khusus serta menyusun beberapa masukan dan rekomendasi kepada pemerintah agar penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan segera.
Advertisement
“Setelah 16 bulan era pandemi Covid-19, kenaikan kasus positif masih tidak terkendali. Sejak 24 Juni 2021 pertambahan kasus positif per hari mencapai di atas 20.000 orang. Ini kondisi terburuk sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sementara dalam kurun waktu yang sama, tingkat kematian akibat Covid-19 juga makin tinggi,” bunyi pernyataan Forum Pemred dalam siaran pers, Rabu (30/6/2021).
Melalui rilis yang ditanda tangani Ketua Kemal Gani dan Sekretaris Arifin Asydhad, Forum Pemred menyatakan kenaikan angka positif Covid-19 tidak diimbangi dengan kesiapan rumah sakit (RS) dan fasilitas layanan kesehatan, serta jumlah tenaga kesehatan (dokter dan perawat) yang memadai.
Saat ini RS berupaya maksimal menangani pasien Covid-19 dengan menyiapkan tempat tidur di selasar dan mendirikan tenda darurat. Namun tetap saja masih banyak pasien yang tidak tertampung sehingga harus melakukan isolasi mandiri.
Kondisi ini membuat panik masyarakat yang terpapar Covid-19 maupun keluarga. Kondisi diperparah dengan sulitnya mencari oksigen dan obat-obatan karena suplai sangat kurang.
“Di sisi lain anjuran isolasi mandiri juga tidak didukung dengan dukungan distribusi obat, peralatan kesehatan, dan konsultasi dokter jarak jauh yang memadai.”
Menurut Forum Pemred, isolasi mandiri meningkatkan potensi penularan. Pasalnya, tidak ada pengawasan dalam isolasi mandiri, bahkan orang yang positif Covid-19 masih tetap berkeliaran.
Terkait vaksinasi yang dilakukan pemerintah, Forum Pemred menyatakan hal tersebut belum masif karena penyelenggaraan program vaksin yang terbatas dan distribusi ke daerah yang belum merata. Sementara itumasyarakat sudah jenuh dan makin abai dengan protokol kesehatan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan).
Hal itu terlihat dari tingkat kepatuhan pemakaian masker oleh warga menurun. Kemudian diiringi pula dengan ketidaktegasan pengawasan dan penegakan hukum terhadap prokes, terutama di desa-desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
- Tidak Hadir dalam Sidang Sengketa Pileg, 2 Pemohon Dianggap MK Tidak Serius
Advertisement
Rute Bus Trans Jogja ke Malioboro, Prambanan dan Tugu Jogja, Jangan Salah Pilih
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dedi Mulyadi Siap Maju di Pilgub Jabar 2024
- PKB Buka Penjaringan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Ini Kriterianya
- PKB dan Nasdem Gabung Koalisi Prabowo, Bagaimana Pembagian Jatah Kursi Menteri Prabowo-Gibran?
- Gunung Ruang Naik ke Level Awas, Masyarakat Diimbau Evakuasi
- Bali Dituding Kelebihan Turis, Kemenparekraf Membantah
- Tak Semua Harus Dirangkul, Prabowo Diminta Sisakan 2 Partai Agar Bisa Jadi Oposisi
- Mencegah Korupsi di Daerah, KPK Menyiapkan Lima Program
Advertisement
Advertisement