Advertisement
Setelah Jokowi, Kini Ma'ruf Amin & Puan Maharani Dapat Julukan Pedas dari Mahasiswa
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Setelah BEM Universitas Indonesia (UI) menjuluki Presiden Jokowi sebagai The King of Lip Service, kini giliran BEM KM UNNES menjuluki Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai The King of Silent dan Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM UNNES) melakukan aksi digital melalui unggahan Sosial Media Instagram untuk mengkritik Rezim Pemerintahan Jokowi dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani.
Advertisement
K.H Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh Presiden.
"Tidak justru menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara, khusunya dimasa pandemi," kata Wahyu Suryono Pratama, Presiden BEM KM UNNES melalui rilis, Rabu (7/7/2021).
Secara umum kata dia, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam. Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19.
BACA JUGA: Covid-19 DIY Bertambah 1.370 & 32 Orang Meninggal dalam Sehari
Sedangkan kritik terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI.
"Selaku Ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya dimasa pandemi, yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan [UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker dst] serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya," tegas dia.
Jokowi juga dinilai kurang becus dalam melaksanakan tugasnya sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya. Hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari kepemimpinan Presiden Jokowi.
"Misalnya perihal hutang negara, komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi. Meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin, akan tetapi fakta menunjukan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Pelatih Masih Yakin Garuda Pertiwi Berprestasi di Piala Asia Putri U-17
- Piala Asia Putri U-17: Jepang Tekuk Thailand 4-0, China Kandaskan Australia 3-0
- Persija Tolak Berlaga di Turnamen ACC, Pilih Fokus Siapkan Tim untuk Liga 1
- Kena Pasal Berlapis, Pembunuh Pengusaha Tembaga Boyolali Terancam Hukuman Mati
Berita Pilihan
- Israel Serang Rafah, Sekjen PBB: Mohon Wujudkan Kesepakatan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
Advertisement
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 8 Mei 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Ganjar dan Mahfud Pilih Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Hamas Terima Gencatan Senjata di Gaza, Begini Respon Kemenlu RI
- PBB Tegaskan Serangan Darat Israel ke Rafah Tak Dapat Ditoleransi
- KPK Buka Peluang Hadirkan Bendahara Umum Partai Nasdem di Sidang SYL
- Progres Pembangunan Kantor Presiden di IKN Capai 80 Persen, Istana Negara 67 Persen
Advertisement
Advertisement