Advertisement
Pakar Usulkan Jokowi Ambil Alih Penanganan Covid-19!
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil alih penanganan Covid-19.
Jika UU karantina wilayah diberlakukan, maka Presiden mengambil alih penanganan Covid-19. Presiden Jokowi dapat menjadikan Kementerian Kesehatan sebagai leading sektor.
Advertisement
"Presiden mengambil alih penganan Covid-19 dengan memberlakukan UU karantina Wilayah dan menempatkan peran Kementerian Kesehatan pada leading sektor," ujarnya dalam diskusi virtual Narasi Institute bertopik Quo Vadis Tata Kelola Penanganna Covid-19, Jumat (9/7/2021).
BACA JUGA : Epidemiolog: Jokowi Seharusnya Pimpin Langsung Penanganan Covid-19
Dia mengusulkan agar UU Karantina Wilayah diberlakukan 1 bulan dan masyarkat diberikan kebutuhan pangan pokok. Dengan begitu, mobilitas penduduk dapat dikendalikan.
Menurutnya, pemberlakukan karantina wilayah cukup satu bulan. Negara hadir memberikan kebutuhan pangan masyarakatnya sesuai dengan UU Karantina Wilayah.
"Bila RS kekurangan oksigen dan obat-obatan, maka Menkes harus yang bertanggun jawab," ungkapnya.
Dalam acara yang sama, Guru Besar Ekonomi IPB Prof Didin S Damanhuri meminta pemerintah membentuk lembaga independen yang khusus menangani Covid-19.
Menurut Didin, pemerintah harus berani mengambil keputusan lembaga permanen yang independen ini seperti saat menangani bencana Tsunami Aceh.
BACA JUGA : Jokowi Minta Kepala Daerah Terjun Langsung Tinjau Kesiapan Tangani Covid
"Jangan kemudian bekerja kayak sambilan gitu. Yang terakhir tiga macam ini kayak sambilan. Nyambi Kepala BNPB, BUMN, Menko Marves," ujarnya.
Didin melihat hingga sejauh ini wewenang penanganan Covid-19 selalu berpindah tangan. Mulai dari di bawah kendali Kepala BNPB dan Satgas Covid-19, Menteri BUMN, hingga Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves).
Bukan itu saja, dia menlai sejauh ini penanganan pandemi di Indonesia tergolong buruk. Padahal situasi ancaman kasus Covid-19 di Indonesia sudah sangat mengerikan. Konsekuensinya, kata dia, harus ada keputusan yang menjawab realitas itu.
"Jadi, apabila untuk penanganan Covid-19, tidak ada salahnya tersentralisasi kembali. Misalnya kepala daerah jadi subordinasi yang dipimpin langsung oleh presiden," imbuhnya.
BACA JUGA : Rela Tangani Covid, Jokowi Berterima Kasih kepada Nakes dan Relawan
Didin juga meminta pemerintah mengesampingkan urusan lain yang tidak relevan dengan penanganan Covid-19, termasuk oligarki bisnis, Pemilu 2024, pembangungan infrastruktur, pemindahan Ibukota, dan sebagainya.
"Jangan lagi kepentingan yang politis. Ini bahaya sudah di depan mata. 5 bulan lalu kita tidak terbayang akan jadi yang tertinggi di dunia, kini kita tertinggi," Ujar Didin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Cuara di Jogja Sabtu 4 Mei 2024 Cerah Berawan, Cocok Liburan Akhir Pekan Ini di Jogja dan Sekitarnya
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
- Heboh AstraZeneca Akui Vaksin Miliknya Memberikan Efek Samping Pembekuan Darah
Advertisement
Advertisement