Advertisement
Menko Luhut Pastikan Tak Ada Masyarakat Kelaparan Saat Pandemi Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Pemerintah daerah maupun aparat diminta untuk memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok.
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tidak ada masyarakat di wilayahnya yang mengalami masalah pemenuhan kebutuhan pokok.
Advertisement
Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi mengatakan bahwa Luhut telah meminta pemerintah daerah maupun aparat untuk memastikan hal tersebut.
“Menko Luhut, memberikan arahan kepada TNI atau Polri untuk mencari lokasi marjinal di tiap daerah dan memastikan ketersediaan makanan khususnya beras untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan,” katanya saat konferensi pers virtual, Minggu (11/7/2021).
Baca juga: Siap-Siap! Pelanggar Aturan WFH dan WFO di Sleman Bakal Ditindak
Lebih lanjut, kata dia, pemerintah ingin melakukan penyaluran secara micro targeted tersasar dengan detail terutama dalam distribusi vaksin, obat, dan bantuan sosial (bansos). Khusus untuk masyarakat yang berada di kawasan pinggiran, penyaluran bantuan diharapkan dapat terlaksana dengan cepat.
“Rakyat indonesia tidak ada yang akan dibiarkan sampai tidak bisa makan,” tegas Dedy.
Dia menerangkan, Menteri Sosial Tri Rismaharini akan menyalurkan bansos beras melalui Perum Bulog. Kebijakan terbaru Kementerian Sosial adalah menyalurkan bantuan beras sebesar 10 kg per penerima manfaat.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Bulog yang tersebar di seluruh Tanah Air. Dedy memastikan Mensos Risma memimpin langsung proses pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, pemutakhiran data harus dilakukan karena merupakan proses yang bersifat terus menerus dan dinamis dengan mempertimbangkan adanya warga yang berpindah alamat, meninggal atau mungkin tingkat kesejahteraannya berubah.
Baca juga: Warga Terdampak PPKM Darurat di Borobudur Dapat Bantuan Beras
Mensos melibatkan Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) dalam proses pemutakhiran data tersebut.
“Mensos memastikan proses pemutakhiran data berjalan secara transparan dan partisipatif serta dilakukan dengan dukungan teknologi digital, sehingga selain lebih akurat juga diharapkan semakin cepat,” ujarnya.
Kementerian Sosial setidaknya menyiapkan tiga jenis bansos. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan NonTunai (BPNT), Kartu Sembako, serta Bantuan Sosial Tunai (BST).
“Sejalan dengan arahan Presiden Joko beras sebesar 10 kg per penerima manfaat. Penyaluran bantuan dilakukan melalui jaringan Bulog yang tersebar di seluruh Tanah air," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Viral Aksi Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang, Ini Kata SETARA Institute
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
Advertisement
Perbaikan Sekolah Rusak, Pemkab Bantul Siapkan Alokasi Belanja Tak Terduga
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh Gunakan KTP Orang Lain untuk Pencucian Uang Rp25,9 Miliar
- Eks Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto Diduga Lakukan Pencucian Uang Capai Rp37,7 Miliar
- Muhadjir Sebut Jokowi Perintahkan Para Menteri untuk Bangun Rest Area Lebih Banyak
- Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp200 Juta, SYL Pakai Duit Pinjaman Vendor Kementan
- Bappenas Sebut Telah Masukkan Program Makan Siang Gratis ke Dalam RKP 2025
- KPK Sebut Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Penuhi Panggilan Penyidik Harri Ini
- Kim Jong Un Ulang Tahun, Warga Korea Utara Diminta Ucapkan Sumpah Setia
Advertisement
Advertisement