Advertisement
Bukan Pakai Masker, Ahli Usul agar Urutan Pertama Kampanye 3M Diubah jadi Jauhi Kerumunan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah disarankan untuk mengubah kampanye dengan menempatkan imbauan menjauhi kerumunan di urutan pertama 3M guna mencegah penularan tinggi Covid-19. Saran tersebut disampaikan oleh ohli virologi Universitas Udayana Prof Dr drh I Gusti Ngurah Kade Mahardika.
Mahardika saat dihubungi dari Jakarta, Senin, mengatakan seharusnya yang menjadi urutan pertama dalam gerakan 3M yang sudah dikenal masyarakat dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak itu justru menjauhi kerumunan.
Advertisement
Menurut dia, kerumunan adalah penyebab utama dari terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia.
Mahardika mengatakan di dalam suatu kerumunan, masih dapat dijumpai orang yang tidak menggunakan masker. Kalaupun memakai masker, masih ada masyarakat yang mencuri kesempatan untuk membukanya pada tiap kesempatan.
“Apalagi orang tidak disiplin semua, ada yang tidak memakai masker. Nah jadi ini yang membuat penanggulangannya sulit. Terlebih ada orang yang anti-COVID-19, percaya dengan teori konspirasi Covid-19,” kata dia menjelaskan alasan mengapa urutan nomor satu kampanye 3M seharusnya menghindari kerumunan.
Baca juga: Rumah Sakit Darurat Respati untuk Pasien Covid-19 di Sleman Mulai Dioperasikan
Karenanya walaupun gerakan 3M terbilang masih efektif untuk dilakukan, Mahardika mengatakan sebaiknya pemerintah mengganti urutan tersebut menjadi menjauhi kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan.
Ia juga mengatakan sebaiknya pemerintah satu suara untuk mensosialisasikan gerakan 3M tersebut tanpa ada penambahan lagi, seperti aturan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).
Mahardika menjelaskan bila melihat dari sisi psikologis, perbedaan gerakan 3M dan 5M inilah yang membuat masyarakat menjadi bingung.
“Pesan utama mesti di rumah yaitu kita menghindari kerumunan, mungkin tidak perlu menyebut 5M, 7M, itu menurut saya. Secara psikologi membuat masyarakat menjadi bingung,” katanya.
Selain mengubah urutan gerakan 3M tersebut, menurut Mahardika, dalam menekan mobilitas sosial, pemerintah antara lain dapat mengadakan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh setiap Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di berbagai daerah, dan menonaktifkan akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Dugaan Kekerasan Salah Satu SD di Banguntapan, Disdikpora Bantul: Sudah Dimediasi dan Selesai
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- MUI Desak Mahkamah Pidana Internasional Tak Ragu Tangkap Benyamin Netanyahu
- Kepada Presiden Terpilih Prabowo, Luhut Berpesan Jangan Bawa Orang Toxic ke Kabinet
- Arab Saudi Tangkap Warganya yang Bicarakan Perang Hamas-Israel di Media Sosial
- Heboh Efek Samping AstraZeneca Sebabkan TTS, Begini Respon Menteri Kesehatan
- Pemerintah Buka Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi
- Pilpres 2024 Usai, Anis Ajak Masyarakat Aceh Lanjutkan Perjuangan Perubahan
- Balas Serangan KKB Papua, Brimob dan Kopassus Diterjunkan
Advertisement
Advertisement