Advertisement
Mahfud MD Mengaku Pemerintah Kewalahan Hadapi Varian Delta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku pemerintah kewalahan menangani pandemi Covid-19 sejak masuknya varian Delta.
Mahfud mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat lebih patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, antusiasme masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 juga semakin tinggi.
Advertisement
"Orang yang dulunya tidak mau antigen, rebutan antigen, yang dulunya tidak mau vaksin, rebutan vaksin sampai antre di mana-mana, sampai ditolak. Kenapa? Tenaga kesehatan tidak cukup, vaksinator tidak cukup," kata Mahfud dalam konferensi pers terkait Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan Terkini di Masa Pandemi secara virtual, Sabtu (24/7/2021).
Setelah antusiasme warga mendapatkan vaksin cukup tinggi, Mahfud mengungkapkan sempat muncul usulan vaksinasi berbayar. Namun, setelah ditolak oleh sebagian masyarakat karena dinilai melanggar prinsip keadilan dan kesetaraan kelas sosial, maka pemerintah pun mendengarkan aspirasi masyarakat dan memutuskan tidak melaksanakan vaksinasi berbayar.
Mahfud menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, termasuk dalam hal kebijakan penanganan Covid-19. Meskipun demikian, dia menyoroti adanya dua kelompok yaitu kelompok yang murni benar-benar ingin menyampaikan aspirasi dan kelompok tidak murni yang ingin memanfaatkan situasi Covid-19 dan hanya ingin menentang pemerintah.
"Kita harus hati-hati karena kelompok yang tidak murni ini selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal, pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat," jelasnya.
Mahfud mengungkapkan bahwa aspirasi murni seperti kesulitan berkegiatan ekonomi selama pembatasan sosial atau aspirasi kehilangan kebebasan seperti di negara maju, akan terus didengar pemerintah.
Hanya saja, harus disampaikan melalui kanal-kanal yang sesuai dengan protokol kesehatan, seperti virtual meeting, webinar, dialog di televisi, karya seni, atau media sosial.
Selain itu, kerja sama elemen bangsa mulai dari tokoh pemerintah, masyarakat, tokoh agama, dan akademisi untuk terus mengingatkan bahwa Covid-19 ini musuh bersama harus terus digencarkan.
"Pemerintah menegaskan bahwa atas aksi demonstrasi fisik yang tidak sesuai protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Demi prinsip yang nomor satu tadi, kita ingin menyelamatkan masyarakat yang banyak," ungkap Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
- Didominasi Wajah Baru, Pendaftar Rekrutmen PPK di Sukoharjo Tembus 271 Orang
- 53 Tim Balap Bersaing di Kejuaraan Casytha Manahadap Roadrace Seri 1 Wonogiri
- Halalbihalal Golkar Solo Dihadiri Gibran, Sekar Tandjung: Kehormatan Besar
- Respons Usulan Flyover di By Pass Klaten, Tim Kemenhub Segera Survei Lokasi
Berita Pilihan
- Perhatikan! Per 1 Mei 2024 Pengajuan Berkas Kasasi dan PK di MA Wajib Daring
- Pelatih Shin Tae-yong Diusulkan Dapat Gelar Kehormatan Warga Negara Indonesia
- Golkar Targetkan Kemenangan Pilkada 2024 di Atas 70%
- Mayat Perempuan Ditemukan di Dalam Koper dengan Kondisi Penuh Luka di Cikarang
- Pascaputusan MK dan Penetapan KPU, Mungkin Akan Ada Susunan Koalisi Baru Prabowo-Gibran
Advertisement
Percepatan Proses Tanah Wakaf, Kemenag Kulonprogo Rancang Pembantukan Satgas
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Hati-Hati! Penawaran Visa Haji Palsu Beredar di Media Sosial
- Dituding Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam, Ini Klarifikasi Kemenkop-UKM
- PKS Berharap Prabowo-Gibran Ajak Gabung Koalisi Pemerintah Seperti PKB dan NasDem
- Jumlah Warga Palestina yang Tewas di Jalur Gaza Bertambah Menjadi 34.356 Orang
- Lindungi Rumah Ibadah dari Mafia Tanah, AHY: Program Sertifikat Wakaf Penting
- Konferensi Pariwisata PBB Digelar di Bali, Sandiaga: Positif untuk Indonesia
- UU Perampasan Aset dan BLBI Jadi PR Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement