Advertisement
BMKG Diminta Memberikan Peringatan Dini Lebih Cepat & Akurat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan adaptasi teknologi agar observasi, analisis, prediksi dan peringatan dini yang disampaikan dapat lebih cepat dan akurat untuk meminimalkan risiko.
“Tingkatkan adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini secara lebih cepat dan akurat,” kata Presiden Jokowi secara virtual dalam Rapat Koordinasi dan Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Advertisement
Presiden mendorong BMKG untuk terus memberikan layanan yang disertai inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru.
“Agar kita lebih mampu meminimalkan risiko yang harus kita hadapi,” katanya.
Peringatan yang dikeluarkan BMKG, kata Presiden, juga harus menjadi rujukan pengambilan keputusan jajaran pemerintah di berbagai sektor.
Baca juga: Pemusatan Pasien Isoman di Selter Masih Sebatas Wacana
“Informasi BMKG seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus jadi perhatian dan acuan berbagai sektor dalam menyusun kebijakan,” katanya.
BMKG, kata Presiden, harus mampu memberikan layanan yang akurat dan dapat diperoleh dengan cepat dan mudah sehingga jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat mengambil rujukan informasi dari BMKG untuk merencanakan kebijakan dan pembangunan.
“Kebijakan nasional dan daerah harus sensitif dan antisipatif terhadap kerawanan bencana,” katanya.
Presiden menjelaskan bahwa Indonesia memiliki risiko bencana geohidrometeorologi yang tinggi. Jumlah bencana juga meningkat signifikan setiap tahun.
Bencana gempa bumi dari level intensitas 5.000-6.000 kali setiap tahun dalam periode 2008-2016 telah meningkat menjadi 7.196 kali pada 2017 dan 11.500 kali pada 2019.
“Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensi, durasi dan intensitasnya. Periode ulang terjadinya el nino atau la nina, pada 1981-2020 cenderung semakin cepat yakni per 2-3 tahunan, dibandingkan periode 1950-1980 yang berkisar per 5-7 tahunan,” demikian Presiden Joko Widodo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Piknik dan Camping di Nawang Jagad Kaliurang: Info Lokasi, Jam Buka, dan Biaya Tiket Masuk
Advertisement
Berita Populer
- KKB Kembali Berulah, Serang Gereja dan Rampas Ponsel Warga Papua
- Balas Serangan Roket Hamas yang Tewaskan 3 Tentara, Israel Bombardir Rafah
- Makan dan Bayar Seenaknya di Warteg, Pria Ini Ditangkap Polisi
- PAN Buka Peluang Eko Patrio hingga Anak Zulhas Jadi Cagub di Pilkada DKI Jakarta
- Soroti Kurangnya Dokter Spesialis di Indonesia, Jokowi Kaget: Masih Kurang 29.000
- AstraZeneca Diduga Picu Pembekuan Darah, BPOM Sebut Vaksin Sudah Tidak Beredar di Indonesia
- Hamas Minta Jusuf Kalla Bantu Mediasi Konflik Israel dengan Palestina
Advertisement
Advertisement