Advertisement
Pembelaan PDIP: Baliho Puan Tak Terkait Upaya Mendongkrak Elektabilitas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Politikus PDIP menyampaikan pembelaan terhadap baliho Puan Maharani yang banyak dikritik masyarakat.
Pemilu 2024 masih jauh, pandemi Covid-19 juga belum usai, tetapi baliho kampanye sejumlah tokoh politik sudah bertebaran dimana-mana. Bahkan, tak jarang pula baliho tokoh politik yang berbeda saling berdampingan.
Advertisement
Baliho Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani terlihat mendominasi dibandingkan dengan baliho tokoh politik lainnya. Baliho dengan narasi "Kepak Sayap Kebhinnekaan" itu memenuhi sudut-sudut kota dan Kantor Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDIP.
Hal tersebut tentunya menjadi sorotan. Banyak yang menilai apa yang dilakukan oleh Puan dan partainya tak elok lantaran menghambur-hamburkan uang di tengah krisis yang dialami masyarakat Indonesia akibat pandemi Covid-19.
Pemasangan baliho juga dinilai bukan lagi cara kampanye yang efektif di era digital seperti sekarang ini. Selain tidak berkorelasi dengan peningkatan tingkat elektabilitas, pemasangan baliho juga dinilai tidak efektif karena jangkauannya terbatas, sebab hanya menjangkau masyarakat yang ada di kota-kota besar.
BACA JUGA: Covid-19 di DIY Belum Landai, Pemda Minta Warga untuk Tetap Mengurangi Mobilitas
Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP Arteria Dahlan menampik bahwa pemasangan baliho Puan Maharani dilakukan untuk mengerek popularitas sekaligus elektabilitas. Dia menyebut pihaknya sudah paham betul instrumen yang digunakan untuk mendongkrak elektabilitas putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu.
“Baliho Mbak Puan dari awal memang tidak ditujukan dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan kepentingan elektoral. Enggak usah di survei dan pakai hasil survei ataupun temuan Charta [Politika] juga kita sudah tahu,” katanya kepada Bisnis-jaringan Harianjogja.com, Jumat (13/8/2021).
Selain itu, Arteria juga menegaskan bahwa Puan Maharani sudah dikenal sejak lama oleh masyarakat hingga ke pelosok Nusantara lantaran pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Arteria juga mempertanyakan pihak-pihak yang mempermasalahkan baliho Puan Maharani. Pasalnya, hal serupa sudah dilakukan sebelumnya oleh tokoh politik lainnya dan tidak menjadi permasalahan.
Di sisi lain, dia juga menyinggung pihak yang mengarahkan pemasangan baliho tersebut dengan pencalonan presiden dari PDIP. Namun, dia tidak memberikan penjelasan mengenai pihak tersebut.
“Sebelumnya sudah banyak juga yang main-main media sosial yang diksinya langsung mengarah ke pencalonan presiden. Itu dibahas juga dong secara proporsional. Kalau mau jujur saja sama diri sendiri, ngerasa enggak sih, dulu ada yang sudah banyak pasang baliho dan main sosial media, begitu mereka kalah panggung isunya digeser," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Menghadapi Musim Kemarau, Perumdam Tirta Projotamansari Pastikan Pasokan Air Lancar
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Orang Tua Diminta Awasi Aktivitas Anak di internet untuk Cegah Child Grooming
- Pemerintah Siapkan Aturan Perlindungan Anak di Ranah Online
- Momentum Hardiknas, Puan Ajak Dukung Kemajuan Ekosistem Pendidikan
- Ratusan Rumah Terendam Akibat Luapan Sungai Cibeureum
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
Advertisement
Advertisement