Advertisement
Terbitkan Aturan Anyar, Kemenaker Beri Kesempatan Perusahaan Sesuaikan Upah Pekerja
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menerbitkan Kepmenaker No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Covid-19. Beleid tersebut mencakup penyesuaian upah pekerja oleh perusahaan yang terdampak secara finansial.
Aturan yang ditetapkan pada 13 Agustus 2021 tersebut, mengatur pengusaha yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja karena terdampak Covid-19, dapat melakukan penyesuaian upah yang didasarkan kepada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Advertisement
“[Kesepakatan] dilakukan secara adil dan proporsional dengan memperhatikan kelangsungan hidup pekerja dan kelangsungan berusaha. Ketentuan ini, berlaku juga bagi perusahaan yang melaksanakan kerja shift," tulis Kepmenaker No. 104/2021 seperti dikutip Bisnis, Minggu (15/8/2021).
Untuk pekerja yang dirumahkan untuk sementara waktu, maka pengusaha mendapatkan dua opsi. Pertama, tetap membayar upah yang biasa diterima pekerja. Kedua, mengikuti pelaksanaan upah pekerja yang dirumahkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Bagi perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah yang biasa diterima pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat melakukan kesepakatan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah. Kesepakatan itu dilakukan dengan ketentuan, tetap ada upah yang dibayarkan pada bulan tersebut.
Penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan merupakan hasil dialog antara pekerja dan pengusaha yang dilakukan secara musyawarah dengan landasan kekeluargaan, transparansi, serta itikad baik.
Adapun, kesepakatan penyesuaian upah yang dibuat secara tertulis memuat besaran upah; cara pembayaran upah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap; dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.
Pengusaha diatur untuk menyampaikan hasil kesepakatan tertulis kepada pekerja dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi secara daring.
Pelaporan dimaksudkan untuk keperluan pendataan, pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum atas kesepakatan yang dibuat antara pengusaha dan pekerja.
Perlu diketahui, beleid itu juga membuat pengecualian dalam hal penyesuaian besaran upah sebagai dasar penghitungan hak lainnya. hak jaminan sosial, hak atas akibat pemutusan hubungan kerja, dan hak lainnya yang dapat diperhitungkan dengan upah, menggunakan nilai upah sebelum penyesuaian berdasarkan kesepakatan.
Sebagai informasi, derdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021 terdapat 19,10 juta orang atau 9,30 persen penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.
Dengan struktur tenaga kerja meliputi; pengangguran karena Covid-19 sebanyak 1,62 juta orang; bukan angkatan kerja 650.000 orang; sementara tidak bekerja 1,11 juta orang; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja 15,72 juta orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Aturan Baru Haji, Pemerintah Arab Saudi Larang Semua Orang Masuk Makkah Tanpa Izin, Termasuk Penduduk Setempat
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- BMKG: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah Indonesia Cerah!
- Suami Mutilasi Istri di Ciamis, Kementerian PPPA: Jika Depresi Segera Cari Bantuan Profesional
- Menlu Retno Soroti Kesenjangan Pembangunan Negara Anggota OKI
- Aparat Indonesia Tangkap 2 Kapal Vietnam saat Curi Ikan di Perairan Natuna
- Terdampak Erupsi Gunung Raung, Bandara Samratulangi Mulai Beroperasi Normal
- Jokowi Bersepeda di Jalan Sudirman-Thamrin Minggu Pagi
- Basarnas Kerahkan 5 Unit Tim SAR Cari Korban Hilang Akibat Banjir Luwu
Advertisement
Advertisement